Nasib pengadilan tindak pidana korupsi berada di ujung tanduk.

Usianya tinggal beberapa bulan, berakhir 19 Desember 2009, sesuai tenggat waktu yang diberikan MK tahun 2006. Namun, lonceng kematiannya bergema 30 September 2009 saat DPR periode 2004-2009 berakhir. Hal itu akan berdampak serius terhadap proses pemberantasan korupsi. Pemeriksaan yang sedang dilakukan KPK dan pengadilan korupsi bisa terhenti karena kehilangan dasar hukum.

Peningkatan status hukum kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI yang dilaporkan Agus Condro ke KPK paling tidak menyeret dua nama anggota DPR yakni Endin Soefihara dan Udju Djuhaeri yang juga calon anggota BPK yang namanya kini tengah diproses oleh Komisi XI DPR. Masih besar peluang kedua tersangka ini lolos dan terpilih sebagai anggota BPK mendatang. Jika hal itu yang terjadi, sulit berharap dari lembaga pengawas independen seperti BPK untuk berperan aktif dalam memberantas korupsi mengingat orang-orang yang menjadi pejabat tinggi BPK memiliki catatan buruk terkait dengan masalah korupsi.

Surat peringatan tidak ditanggapi Departemen

Pelaksanaan pungutan Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum pernah diingatkan karena dinilai melanggar ketentuan. Sebab, menurut mantan Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntak, pungutan tersebut di luar peraturan pemerintah mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Komisi Pemberantasan Korupsi menepis anggapan bahwa penyidikan kasus dugaan suap dengan cek pelawat yang terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia akan terhenti pada empat tersangka. "KPK tidak akan berhenti," kata Pelaksana Harian Ketua KPK Bibit Samad Rianto kemarin.

Pemilihan secara langsung, banyak disebut sejumlah kalangan, menjadi salah satu faktor yang membuat mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Namun, untuk mengetahui secara pasti jumlah biaya yang dibutuhkan dalam pemilihan langsung, bukan hal yang mudah. M Hernowo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi nilai plus atas tindakan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Hatta Rajasa dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Wahyono yang berinisiatif melaporkan gratifikasi pesta pernikahan anak mereka.

Rekaman penyidik menunjukkan Darmawati siapkan Rp7 miliar untuk DPR.

KETUA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Johnny Allen Marbun dalam persidangan. Selama persidangan perkara, saksi menyebut anggota DPR RI Komisi VI tersebut telah menerima uang senilai Rp1 miliar dari tersangka Abdul Hadi Djamal.

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) akan mengeksekusi dua terpidana perkara cessie (hak tagih) Bank Bali sebesar Rp546 miliar yakni Djoko Sugiarto Tjandra, pemilik PT Era Giat Prima (EGP) dan Syahril Sabirin, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Selasa (16/6).

TERPIDANA kasus korupsi proyek pengadaan kapal patroli di Departemen Perhubungan (Dephub), Bulyan Royan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis tingkat pertama. Kuasa hukum Bulyan, Sapriyanto Refa menilai Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah melakukan kekeliruan, dengan menjatuhkan putusan hukuman yang tidak sesuai dengan surat dakwaan.

Penegakan hukum terhadap kepala daerah yang bertindak pidana korupsi memang sering menemui batu sandungan. Selain faktor munculnya konflik kepentingan, prosedur izin dari presiden untuk menyidik kepala daerah tidak jarang menjadi faktor lamanya penyelesaian perkara.