Skandal Korupsi Bank Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau mendiamkan begitu saja semua fakta hukum yang muncul saat sidang mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan cs Rabu lalu. Pasca dijatuhkannya putusan 4,5 tahun penjara kepada besan presiden itu, KPK melakukan penyelidikan baru.

Naik pesawat carteran dari Cengkareng ke Papua Nugini menggunakan paspor asli.

Joko Soegiarto Tjandra alias Joker, yang kini dicari untuk dijebloskan ke penjara, dipastikan berada di Kota Port Moresby, Papua Nugini. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kejaksaan Agung, Jasman Pandjaitan, tadi malam.

Indonesia Corruption Watch menyurati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution. Mereka meminta BPK menggelar rapat pleno untuk anggota BPK, Udju Djuhaeri, yang sudah menjadi tersangka korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhirnya menjatuhkan vonis bersalah terhadap Aulia Tantowi Pohan dan tiga terdakwa kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia Rp 100 miliar (17/6). Penjara empat tahun enam bulan dan denda Rp 200 juta yang dijatuhkan hakim bahkan lebih tinggi daripada tuntutan jaksa KPK.

Joko Soegiarto Tjandra, terpidana dua tahun penjara dalam perkara korupsi cessie atau pengalihan piutang Bank Bali, ternyata telah bepergian ke Port Moresby, Papua Niugini. Ia meninggalkan Indonesia pada Rabu, 10 Juni 2009 malam.

Hampir tidak ada yang mengetahui bahwa pada 20–23 April 2009 kemarin, Komisi XI DPR telah menyelesaikan tahap pendaftaran calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dia juga menyebut Gus Dur turut mengarahkan proyek ini.

Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra mengakui biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum dipungut tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. "Tidak ada pembicaraan dengan DPR," kata Yusril saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi Sisminbakum dengan terdakwa Romli Atmasasmita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Ongkos Haji 2009M/1430H “Kental Manipulasi dan Korupsi” begitulah menurut Firdaus Ilyas,  Koordinator Divisi Pusat Data dan Analisis Indonesia Corruption Watch (ICW) disela-sela paparan tentang BPIH di kantor ICW (17/6). Sebelumnya ia mendengar kabar bahwa pada 15 Juni 2009 merupakan finalisasi keputusan ongkos haji atau yang biasa disebut dengan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Dalam finalisasi tersebut Departemen Agama dan komisi VIII DPR telah menyepakati besaran BPIH 2009. Kedua lembaga negara tersebut sepakat bahwa ada kenaikan sebesar --dalam komponen dolar-- US$ 38 dari US$ 3.388 menjadi US$3.426  dan penurunan --dalam komponen rupiah-- Rp 401.000 dari Rp 501.000,00  menjadi Rp 100.000,00. Jika dilihat dengan sepintas memang tidak terjadi kenaikan BPIH tahun 2009 dibanding tahun 2008.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi dugaan korupsi yang merugikan negara/daerah sekitar Rp. 62 miliar dalam pengadaan dan oprasional bus transjakarta koridor 4,5,6, dan 7 pada tahun 2007-2009. Sebelumnya pada tahun 2006 diketahui bahwa pemda DKI berencana mengoperasikan transjakarta koridor 4 sampai 7, kemudian pada tanggal 20 Juli 2006 Dinas Perhubungan DKI Jakarta memberitahukan kepada perusahaan bus kota perihal pengadaan kendaraan. 

KEJAKSAAN Tinggi DKI Jakarta menahan Direktur PT Mangkubuana, Hutama Jaya Robinson Pangaribuan. Ia diduga terkait penggelembungan anggaran pengadaan peralatan penyimpanan gabah (silo) di Pekalongan, Rengasdengklok Jawa Barat, dan Ngawi Jawa Timur. Program senilai Rp30,436 miliar di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) merugikan negara lebih dari Rp18 miliar.