Pengadilan Negeri Tanah Grogot sempat menjatuhkan vonis bebas.
Partai Demokrat tengah mengkaji pencopotan Yusran bin Asfar dari keanggotaannya di Dewan Perwakilan Rakyat. "Apakah menunggu sampai semua upaya hukum telah ditempuh (atau tidak), DPP Partai Demokrat yang akan memutuskan," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsuddin melalui surat elektroniknya kemarin.
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menindak tegas orang-orang yang diduga terlibat praktek makelar kasus di lembaga antikorupsi itu. "Harus ada tindakan terhadap orang yang namanya sering disebut-sebut itu," kata Sekretaris Satuan Tugas Denny Indrayana saat dihubungi kemarin.
Namun Denny tak menyebutkan orang-orang yang ia maksud. Yang jelas, kata Denny, nama orang itu sering muncul dalam dugaan praktek makelar kasus dan berasal dari luar KPK.
Kedua anak saya, dr Aida Fathya dan dr Ela, memberitahukan tanggal 14 Maret ini genaplah Bung Hatta meninggal dunia 30 tahun yang lalu. Putrinya, Dr Gemala, meminta saya menulis sebuah artikel peringatan agar Bung Hatta jangan dilupakan.
Saya balik-balik buku: Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat (editor Sri-Edi Swasono, 2002, 705 halaman) memuat karangan 58 orang dan aneka ragam topik diliput di sana.
Apa lagi mau dibicarakan? Dalam pengalaman menulis biografi, saya biasa tanya kepada orang bersangkutan bagaimana dia mau dikenang oleh generasi mendatang?
Sebagai kuasa pengguna anggaran, Imron bertanggung jawab atas uang yang mengalir di Kementerian.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Bupati Supiori Jules Fitzgerald Warikar. Majelis menganggap Warikar terbukti melakukan korupsi dana proyek infrastruktur Kabupaten Supiori, Papua, pada 2006-2008, sebesar Rp 36,58 miliar.
”Terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain,” kata ketua majelis hakim Herdy Agustin saat membacakan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.
Menurut jaksa, kesepuluh cek diterima dari Arie Malangjudo.
Mantan anggota Fraksi TNI/Polri Dewan Perwakilan Rakyat, Udju Djuhaeri, dituduh menerima 10 lembar cek pelawat senilai Rp 500 juta. Pemberian itu ditujukan sebagai imbalan memilih Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.
Bekas anggota Badan Pemeriksa Keuangan ini didakwa dengan pasal berlapis. Ancaman hukuman maksimalnya lima tahun penjara.
Nama Nunun Nurbaeti, istri mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Adang Daradjatun, kembali disebut-sebut dalam sidang dakwaan Udju Djuhaeri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. Udju dibidik dalam kasus pemberian cek pelawat (traveler's cheque) kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Pemeriksaan Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mulai menyentuh jajaran pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri. Kamis (11/3), Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemlu Imron Cotan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi penggelembungan harga pembayaran tiket perjalanan diplomat di Kemlu.
Anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 dari Fraksi TNI/Polri, Udju Djuhaeri, didakwa menerima pemberian cek perjalanan senilai Rp 500 juta pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Kamis (11/3).
Kasus Markup Tiket Diplomat
Kejaksaan Agung mulai tancap gas menyidik kasus penggelembungan (markup) harga tiket pesawat diplomat di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Penyidikan kini mulai menyentuh pejabat tinggi Kemenlu, yakni Sekjen Imron Cotan dan Irjen Hartanto.
