Indonesia Corruption Watch menyarankan, pasca-berhentinya Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah dan DPR tidak perlu mencari orang baru. Empat unsur pimpinan KPK yang ada saat ini cukup efektif menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengemukakan hal itu di Jakarta, Selasa (23/3).

Polri Tetapkan Susno Duadji sebagai Tersangka

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus yang diungkapkan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Susno Duadji. Susno mengungkap dugaan makelar kasus terkait dana Rp 25 miliar di Markas Besar Polri.

Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menonaktifkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat dukungan dari sejumlah pihak.

Dukungan itu, antara lain, datang dari ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra; anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jimly Asshiddiqie; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar; pengamat ekonomi, Faisal Basri; Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Khatibul Umam Wiranu yang juga anggota Komisi II DPR; serta Sekretaris Jenderal PP Gerakan Pemuda Ansor Malik Haramain.

Kemendagri bertekad meminimalkan potensi korupsi pada proyek sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Karena itu, kementerian tersebut menggandeng BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk mengaudit proyek SIAK.

''Ini hasil rapat terakhir dengan Wapres. Saya minta diaudit. Akhirnya, Wapres menugasi BPKP untuk mengaudit pelaksanaan program ini,'' kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta kemarin (23/3).

Fahmi Kembali Diperiksa sebagai Saksi Korupsi PLN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekjen Kemensos Ghazali Situmorang kemarin (23/3). Dia diperiksa sebagai saksi terkait dengan pengembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kemensos dalam pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan sarung.

Dalam pemeriksaan sekitar 3,5 jam itu, Ghazali menyerahkan sejumlah dokumen dan surat yang terkait dengan penunjukan langsung untuk proyek pengadaan sapi impor, mesin jahit, dan sarung pada 2004 dan 2006.

 Penyidikan kasus dugaan L/C (letter of credit) fiktif di Bank Century oleh Mabes Polri terus dipantau Gedung Bundar. Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan telah memerintah Bidang Pidana Khusus dan Pidana Umum Kejagung untuk mengikuti perkembangan penyidikan kasus L/C fiktif oleh Mabes Polri.

''Saya minta JAM Pidsus dan JAM Pidum memonitor penyidikan mabes (Polri) terkait L/C fiktif,'' katanya kemarin (23/3).

Jajaran pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk Ketua Hadi Poernomo, mengumumkan harta kekayaan mereka di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (23/3). Dalam pengumuman tersebut, harta kekayaan Hadi terungkap Rp 38,8 miliar.

GAYUS Halomoan Tambunan memang misterius. Sebagai pegawai negeri sipil (PNS), golongannya adalah IIIa. Tapi, dia mendadak punya duit Rp 25 miliar di rekeningnya. Selain duit bejibun itu, Gayus doyan belanja properti.

Para tetangganya di kampung asal Gayus di RT 11 RW 8, Jalan Warakas I Gang 23, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Priok, Jakarta Utara, menuturkan, kehidupan Gayus mengalami titik balik setelah lulus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 2000 dan masuk Direktorat Jenderal Pajak.

Kasus Mafia Pajak yang Diungkap Susno Duadji

Dugaan adanya praktik makelar kasus (markus) dalam penanganan kasus pajak dengan terdakwa Gayus Tambunan terus bergulir. Jaksa Agung Hendarman Supandji menengarai proses penuntutan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

''Saya menduga ada sesuatu sistem (penuntutan) yang tidak pas,'' katanya setelah pertemuan dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di Kejagung kemarin (23/3).

KAKP (Koalisi Anti-Korupsi Pendidikan) kembali akan mendatangi Inspektorat Pemprov DKI Jakarta untuk menyerahkan lup (kaca pembesar) anti korupsi raksasa sebagai simbol agar Gubernur dan Inspektorat DKI Jakarta lebih peka terhadap upaya pemberantasan korupsi dilingkungan pemerintahan DKI Jakarta. Hal ini terkait tak satupun kasus korupsi yang berhasil ditemukan oleh Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. waktu: Rabu/24 Maret 2010 pukul 13.00 WIB, Tempat: Kantor Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Gedung Balaikota Blok G Lt. 17-18  Jl. Merdeka Selatan No. 8 - 9  Jakarta Pusat