Komisi Informasi Pusat Diminta Jadi Mediator

ICW meminta laporan dana rintisan sekolah bertaraf internasional dibuka.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Informasi Pusat (KIP) membantu melakukan mediasi dengan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. ICW meminta Kementerian memberikan laporan penggunaan dana rintisan sekolah bertaraf internasional. "Kami berharap Komisi Informasi Pusat menjadi mediator dengan Pak Nuh untuk membantu kami memperoleh data penggunaan dana tersebut," kata peneliti senior Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri, kemarin.

26 Politikus Anggota DPR Periode 1999-2004 Tersangka Suap

Kasus Cek Miranda, KPK Belum Sentuh Penyuap

Politikus senior PDIP sekaligus anggota Komisi III DPR Panda Nababan akhirnya resmi menjadi tersangka kasus suap penerimaan cek perjalanan (travelers cheque) atas pemenangan Miranda Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (DGS BI).

Selain Panda, kemarin (1/9) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara mengejutkan mengumumkan 25 tersangka lain dalam kasus yang sama.

Seluruhnya merupakan anggota Komisi XI DPR periode 1999-2004.

Penyuap Harley Dituntut 2,5 Tahun

Sidang Kasus Mafia Pajak

Alif Kuncoro, penyuap Kompol M. Arafat Enanie dalam skandal mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, harus bersiap melanjutkan hidup di penjara. Kemarin (1/9) jaksa menuntut Alif dengan hukuman penjara 2,5 tahun akibat pemberian motor Harley Davidson kepada Arafat selaku penyidik Polri.

Kejagung Sita Rp 15 M Uang Sisminbakum

Jadi Bukti Tersangka Yusril dan Hartono Tanoe
Penyidikan dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) terus berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Kemarin (1/9) tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung menyita uang Rp 15,37 miliar milik PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), rekanan Depkum HAM (kini Kemenkum dan HAM) dalam proyek Sisminbakum, yang tersimpan di Bank Danamon cabang Kuningan, Jakarta Selatan.

Performa Anggota DPR 2009-2014 Lebih Buruk daripada Periode Sebelumnya

Performa anggota DPR 2009-2014 dianggap publik lebih buruk daripada periode sebelumnya. Meski lebih dikenal oleh masyarakat, penelitian yang dilakukan Charta Politika mengungkapkan bahwa anggota dewan saat ini tetap tidak bisa melepaskan diri dari sorotan negatif publik.

Tim Pengembalian Aset Sita Rp 1 Triliun, DPR Kecewa

Tim Pengawas (timwas) DPR kasus Bank Century kembali bekerja. Kali ini timwas mengagendakan pemanggilan Tim Bersama Pengembalian Aset untuk mengetahui data uang negara yang sudah dikembalikan. Namun, dalam laporan Tim Pengembalian Aset kemarin (1/9), hampir tidak ada kemajuan.

26 Politisi Menjadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 26 anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 sebagai tersangka dugaan penerimaan cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, yang dimenangi Miranda S Goeltom, tahun 2004.

Dapat Kritik, Sikap Lima Pimpinan DPR Tak Utuh Lagi

Sikapi Pembangunan Gedung Senilai Rp 1,8 T

Internal pimpinan dewan mulai goyah dalam menyikapi rencana pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,8 triliun. Kritik dan sorotan tajam yang muncul membuat sikap lima pimpinan tidak utuh lagi.

Mendiknas (mantan Menkominfo) Abaikan UU KIP…!

Press Release

Mendiknas abaikan UU KIP. Hal ini terbukti dengan pengabaian permintaan informasi publik yang disampaikan ICW dan KAKP pada Mendiknas. Mendiknas tidak menggubris permintaan informasi tersebut dan justru menyatakan sebaliknya, tidak menerima permintaan informasi publik melalui media. Padahal, ICW dan KAKP telah mengantongi surat tanda terima permintaan informasi publik dari Sekretariat Mendinas.

Akselerasi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan hanya pilar bagi tegaknya demokrasi. Hukum yang adil dan tertib adalah prasyarat utama sebuah good governance, pemerintahan yang baik. Maka, menegakkan hukum dan memberantas korupsi merupakan bagian inheren dari ikhtiar membangun Indonesia menuju negara demokratis dan berkeadilan.

Subscribe to Subscribe to