Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkhawatirkan pena-nganan kasus korupsi di tubuh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan mandeg. Pasalnya, pena-nganan kasus terancam berhenti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena pihak Polri menangani kasus yang sama.
”Aku tidak yakin kasus Kemendiknas akan tuntas di kepolisian,” kata Koordinator Hukum dan Pemantau Peradilan ICW Febri Diansyah Minggu (10/7).
Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy menyesalkan kinerja Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) M Jasman Pandjaitan.
Kekecewaan itu karena Dirdik sampai saat ini belum mengirimkan tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus pembobolan APBD Kabupaten Batubara senilai Rp80 miliar.
Sepertinya penegakan hukum di negeri ini sedang terancam memasuki kondisi darurat alias zona merah. Langkah menuju zona merah tersebut dapat dilacak dari performance penegakan hukum yang semakin bergerak menuju titik nol.
Sepanjang semester pertama tahun ini misalnya sejumlah peristiwa cukup memberi gambaran betapa tidak banyak kemajuan yang dapat diraih dalam penegakan hukum. Pengalaman yang terjadi dalam beberapa waktu cukup untuk membuktikan bahwa penegakan hukum sedang menuju zona merah.
Lama dibiarkan tanpa ditangani, membuat Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama enam Non Government Organizations (NGO) bergerak. Mereka mengendus korupsi sektor perkebunan, khususnya bidang perkebunan kelapa sawit di Kalbar.
"Sekarang kita sedang mengumpulkan bukti dan data-data tambahan. Dua atau tiga bulan ke depan akan kita laporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Satgas Anti Mafia Hukum," tegas Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW kepada sejumlah wartawan di Hotel Kapuas Place, Pontianak, Senin (4/7).
Setahun berlalu sejak penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun, hingga kini penyelidikan terhadap kasus itu belum juga tuntas. Pun demikian, kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis di Indonesia belum terungkap. Presiden harus membuktikan janji yang diucapkan untuk melindungi aktivis pembela HAM.
Jakarta, 8 Juli 2011
Kepada
Yth. Saudara DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
di Jakarta
Nazarudin tidak lagi berada di Singapore. Ia tiba-tiba menghilang, untuk sembunyi dari proses hukum dan lari dari “kejaran” rekan-rekannya sesama Partai Demokrat.
Kasus Nazaruddin benar-benar menimbulkan tsunami politik di tubuh Partai Demokat. Betapa tidak, persoalan menjadi meluas. Bahkan saat ini seolah yang terjadi seolah saling buka aib. Oh aib! Akhirnya publik disuguhi tontonan saling baku hantam diatas ring partai biru.
Kejaksaan Negeri Palopo berharap Besse Mattayang, yang menjadi terpidana kasus pengadaan 3.000 Al-Quran tahun 2004 di Pemerintah Kabupaten Luwu, bersikap kooperatif saat dieksekusi pekan depan. "Jika mempersulit, terpidana akan dijemput paksa," kata jaksa Greafik L.T.K. dari Kejaksaan Negeri Palopo kepada Tempo kemarin.
Besse, yang merupakan staf ahli Bupati Luwu, dijatuhi vonis satu tahun dua bulan penjara dengan denda Rp 81 juta pada putusan banding di Pengadilan Tinggi Makassar. Ia sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun MA menolak kasasi tersebut, tiga pekan lalu.
Muhammad Nazaruddin tampaknya terkena tuah kata-kata bijak "tak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi". Di awal merebaknya kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang, Nazaruddin dibela habis-habisan oleh kawan-kawan separtainya di Demokrat.
Namun kini bekas bendahara umum partai itu harus berjuang sendiri dalam pelariannya. Sejumlah koleganya, yang dulu berjibaku menyokong, berbalik 180 derajat menjadi penganjur utama agar ia dipecat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Demokrat.
