18
Apr
Posisi: Staff Information Technology Support Divisi Pengelolaan Pengetahuan Indonesia Corruption Watch (ICW)
Periode pendaftaran diperpanjang hingga: 12 Mei 2022
Kualifikasi:
09
Apr
Langkah pemerintah menangani masalah minyak goreng kian dipertanyakan. Setelah gagal menekan harga minyak goreng dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang membuat harga minyak goreng melonjak signifikan.
08
Apr
Sayangnya, besar anggaran yang dikelola tidak sejalan dengan transparansi yang diterapkan oleh Kemendikbudristek. Informasi anggaran tidak mudah didapatkan. Tampaknya Kemendikbudristek hanya menganggap Kementerian/Lembaga dan DPR sebagai stakeholders penting untuk mempublikasikan anggarannya. Dalam rapat kerja dengan DPR RI, informasi anggaran ditampilkan Kemendikbudristek dalam paparan presentasi. Adapun dalam website resmi Kemendikbudristek hanya ditampilkan angka capaian atau target program tertentu tanpa menampilkan besaran anggarannya.
04
Apr
Setelah anjlok pada 2020, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kembali naik pada 2021. Dengan modal skor 38 (37 pada 2020), dan peringkat 96 dunia (102 pada 2020), pemberantasan korupsi Indonesia tentu dengan sederhana dapat kita katakan mengalami perbaikan. Tapi apakah demikian? Merujuk pada penjelasan TI Indonesia, kenaikan skor IPK 2021 lebih banyak dikontribusikan oleh sektor ekonomi.
30
Mar
Lili Pintauli sendiri setidaknya melakukan dua pelanggaran. Pertama, menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada tersangka M Syahrial. Perbuatan ini jelas diatur dalam Peraturan Dewas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, bahwa Insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung.
29
Mar
Pemberian efek jera kepada pelaku korupsi tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemidanaan penjara semata. Sistem antikorupsi harus mulai menitikberatkan kepada perampasan aset hasil kejahatan. Konsep ini dapat mengakomodir tujuan pemidanaan pada era modern, yakni keadilan bagi korban (restorative justice), bukan lagi fokus pada pembalasan semata (retributive justice). Sehingga, penanganan perkara korupsi tidak cukup dengan menghukum pelaku, namun mesti melihat aspek pemulihan terhadap korban, salah satunya negara dan masyarakat dalam konteks perekonomian atau keuangan.
29
Mar
Pengadaan gordyn yang dilakukan oleh DPR RI pada tahun anggaran 2022 berpotensi menimbulkan kecurangan. Besarnya alokasi anggaran untuk penggantian gordyn di rumah jabatan anggota DPR RI tidak menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
