Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mulai menyidik kasus percaloan anggaran Dana Usulan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 2005 yang terjadi di Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Second Opinion Tidak Munculkan Bukti Baru
JAKARTA - Upaya membuka kembali kasus korupsi TAC (technical assistance contract) PT Pertamina-PT Ustraindo Petro Gas senilai USD 24 juta terganjal. Sebab, second opinion (pendapat pembanding) hasil kajian tim reformasi yang dibentuk Kejagung mengecewakan. Penyidikan kasus yang juga melibatkan mantan Mentamben Ginandjar Kartasasmita itu selama ini telah dihentikan.
Berkas penyidikan kasus mark up dana pembelian dua helikopter senilai Rp 93 miliar dengan tersangka mantan Sekjen Dephutbun Soeripto, sudah dinyatakan P-21 (lengkap). Berkas ini telah dilimpahkan oleh Direktorat Kejahatan Korupsi Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI.
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh kemarin berjanji akan memperjelas status hukum bekas presiden Soeharto dengan menanyakannya ke Mahkamah Agung.
Anggaran pemeliharaan ruas jalan kabupaten di sembilan kecamatan di Kabupaten Garut senilai Rp 1,3 miliar diduga telah dikorupsi.
Pejabat publik yang merangkap sebagai pengusaha diyakini akan menjadi penyebab kurangnya kemandirian politik dan menumbuhsuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, ketegasan kepala pemerintahan mengatur persoalan rangkap jabatan pejabat publik dan pengusaha sangat dinantikan masyarakat.
Komisi Yudisial menemukan kejanggalan dalam pertemuan antara Ketua MA Bagir Manan dan pengacara Probosutedjo, Harini Wijoso.
Sejumlah kalangan mendesak Kejaksaan Agung memeriksa semua penerima dana abadi umat. Kejaksaan tidak boleh diskriminatif dengan hanya menyidik tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan, salah satu di antaranya Khairiansyah Salman.
Dua pejabat Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Soedji Darmono dan Ishak Harahap, mengajukan banding. Kedua pejabat Ditjen Anggaran ini dihukum 2 tahun, jauh lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum.
