PENGUSAHA Hartono Tanoesoedibjo akhirnya memenuhi panggilan penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung). Kemarin (15/7), dia muncul di Gedung Bundar untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Sebelumnya, 1 Juli lalu, adik Hary Tanoesoedibjo itu mangkir dari panggilan penyidik dengan alasan masih berada di luar negeri. Pada panggilan kedua 12 Juli lalu, Hartono juga tak muncul karena sakit. Namun, kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, menjanjikan Hartono akan hadir pada 15 Juli.

Bukan anggota DPR saja yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) prihatin karena banyak yang belum melaporkan kekayaannya. Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengungkapkan, kesadaran pejabat BUMN untuk melaporkan hartanya juga sangat rendah.

Pelaksanaan kegiatan Ibadah Haji, selalu memunculkan catatan indikasi korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Posisi DPR seharusnya mengawasi dan bukan sebaliknya terlibat menggunakan dana haji untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Badan Kehormatan DPR harus segera bekerja untuk mengusut dugaan ini sesuai dengan kewenangan di dalam Undang-undang dan Tata Tertib DPR RI.

Panggil Kapolri untuk Verifikasi

Kalangan wakil rakyat, tampaknya, penasaran dengan sikap Polri yang menangani kasus dugaan rekening mencurigakan milik sejumlah perwira polisi. Walaupun Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri sudah berjanji membeberkan dana-dana gendut itu besok (16/7), DPR tetap meminta ada rapat tertutup untuk klarifikasi.

''Kalaupun nanti diumumkan, tidak ada masalah. Bagi kami, itu belum clear. Kami tetap akan memanggil Kapolri,'' ujar anggota Komisi III (bidang hukum dan kepolisian) Ahmad Yani saat bertamu ke Mabes Polri kemarin (14/7).

Sidang Perdana Kasus Gayus

Kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan mulai memasuki babak baru. Satu per satu tersangka kasus itu mulai duduk di kursi pesakitan, menjadi terdakwa. Kemarin (14/7) Alif Kuncoro menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Alif didakwa dengan dua pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disusun secara alternatif. Yakni, pasal 5 ayat 1 huruf b dan pasal 13. Pasal tersebut dikenakan karena Alif menyuap penyidik Polri, Kompol Mohammad Arafat Enanie. Dia terancam hukuman lima tahun.

Jaksa Bacakan Memori PK SKPP Bibit dan Chandra

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, tampaknya, bakal bisa lebih tenang. Sebab, Kejaksaan menyatakan bahwa perkara mereka tidak mungkin diajukan ke sidang karena bertentangan dengan kasus Anggodo Widjojo, terdakwa dugaan suap dan upaya menghalang-halangi penyidikan KPK, yang kini disidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Mochtar Pakpahan Raih Dukungan Terbanyak

Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK kembali menggelar rapat pleno kemarin (13/7). Pansel kali ini mengevaluasi tanggapan masyarakat yang masuk terhadap 144 calon pimpinan KPK yang lolos seleksi administrasi.

''Sampai hari ini, ada 623 masukan. Semua akan kami evaluasi,'' kata Wakil Ketua Pansel M.H. Ritonga di gedung Kementerian Hukum dan HAM kemarin. Dalam rapat tersebut, Menkum HAM Patrialis Akbar selaku ketua pansel juga terlihat hadir.

Komisi Yudisial (KY) kembali mengadakan seleksi calon hakim agung. Mulai hari ini (14/7) hingga Kamis besok (15/7), 15 calon hakim agung akan dijaring melalui tes wawancara dalam tiga gelombang.

Di antara jumlah itu, akan dipilih enam calon yang kemudian diserahkan ke DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). ''Kami akan menyeleksi para calon tersebut secara ketat,'' tegas Ketua KY Busyro Muqoddas kemarin (13/7). Lebih lanjut dia menerangkan, setiap hari KY akan mewawancarai lima calon.

Komjen Pol Susno Duadji kembali gagal menggugat institusi Polri dalam gugatan praperadilan. Kemarin (13/7) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan mantan Kabareskrim itu terkait dengan perpanjangan penahanannya dalam kasus PT Salmah Arowana Lestari (Arowana) selama 40 hari.

Majelis hakim tunggal Sudarwin mengatakan, perpanjangan penahanan yang dikenakan terhadap Susno telah disetujui pejabat yang berwenang. Perpanjangan itu berdasar surat perintah Nomor: Sp.Han/ 12.a/ V/ 2010/ Pidkor&WCC Tanggal 30 Mei 2010.

Mahfud M.D saat Konferensi ke-7 Hakim MK Se-Asia

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan hingga kini mampu mempertahankan independensi dan tidak terpengaruh campur tangan pihak luar. Ketua MK Mahfud M.D. mengatakan, presiden juga tidak pernah mengintervensi mahkamah.

"Presiden pun sama sekali tidak berusaha mengintervensi MK walaupun sebenarnya banyak perkara di MK soal kementerian presiden, baik judicial review maupun pemilu legislatif dan kepala daerah," ungkap Mahfud dalam pembukaan Konferensi Ke-7 Hakim MK Se-Asia di Istana Negara, Jakarta, kemarin.