Pernyataan Pers Bersama
 
Konferensi meja bundar forum minyak sawit berkelanjutan atau RSPO yang berlangsung sejak 8 Nobember lalu akan segera berakhir pada hari ini. Bertempat di Hotel Mulia Jakarta, konferensi yang digelar untuk kedelapan kalinya itu , menyisakan setumpuk persoalan serius khususnya dibidang hukum.
 

Kepolisian RI menyatakan kasus kekerasan yang menimpa aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satrya Langkun, belum cukup alat bukti sehingga penyidikan belum berlanjut. "Maka, kami belum bisa menangkap orang," kata juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Iskandar Hasan, di kantornya kemarin. Kepolisian masih mengumpulkan bukti kejadian pada 8 Juli 2010 itu. ICW menyatakan akan meminta dukungan dalam Konferensi Internasional Antikorupsi ke-14 di Thailand. Dianing Sari
 
Sumber: Koran Tempo, 12 November 2010

Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi dana bantuan bencana tsunami di Kabupaten Nias pada 2006 hingga 2007 senilai Rp 3,7 miliar. "KPK beberapa kali mengirim tim ke sana," kata juru bicara Johan Budi S..P, di kantornya kemarin. Ia menanggapi kehadiran pelapor, Herman Jaya Harefa, yang ingin menanyakan kelanjutan penyelidikan. ANTON SEPTIAN
Sumber: Koran Tempo, 12 November 2010

KPK siap mengusut bila ada indikasi suap.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar berkukuh harga saham PT Krakatau Steel Tbk tidak terlalu murah. "Emiten dan pemegang saham sudah menentukan harga yang tepat," kata Mustafa dalam “Investor Summit” kemarin.

Menurut dia, harga saham perdana Krakatau ditentukan melalui penelitian. Harga saham perdana produsen baja itu menjadi polemik karena harga sebesar Rp 850 per lembar dinilai oleh sebagian analis terlalu rendah.

Markas Besar Kepolisian RI akhirnya mengakui bahwa terdakwa kasus mafia pajak, Gayus H. Tambunan, bisa keluyuran karena ulah Kepala Rumah Tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Komisaris Iwan Siswanto beserta lima anak buahnya. "Semuanya menerima suap dari Gayus," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan di Markas Besar Polri kemarin.

Keenam polisi itu kemarin telah ditahan dengan status sebagai tersangka penerima suap.

Dewan Perwakilan Rakyat mengakui banyaknya anggota rombongan ke Mekah yang tak termasuk dalam Tim Pengawas Haji. Mereka terdiri atas para anggota Dewan komisi lain yang tak mengurusi haji serta para kerabat dan sanak saudara anggota tim (Koran Tempo, 5 November). Selain membawa anggota keluarga, hasil penelitian Indonesia Corruption Watch memperlihatkan bahwa anggota Komisi VIII DPR pun pernah menerima fasilitas dari Kementerian Agama ketika melakukan pengawasan haji pada 2009 berupa akomodasi di Hotel Almadina Palace, Jeddah, senilai 8.675 riyal dan bantuan transportasi di Arab Saudi.

Korupsi sektor kehutanan menjadi salah satu isu penting yang dibahas pada hari kedua Konferensi Internasional Antikorupsi Ke-14 di Bangkok, Thailand, Kamis (11/11). Selain merugikan negara dalam jumlah besar, korupsi di sektor ini juga bisa menggagalkan upaya memperlambat laju pemanasan global melalui berbagai mekanisme pelestarian hutan.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah akan menyelidiki memo yang dikeluarkan Wali Kota Salatiga John Manoppo terkait lelang proyek pembangunan Jalan Lingkar Salatiga yang merugikan negara Rp 12,23 miliar. Polisi akan mendalami apakah memo itu dikeluarkan sesuai aturan.

Demikian penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Edward Aritonang di Semarang, Kamis (11/11). Penyidik telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng terkait dengan hasil audit.

Tersangka kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, Kamis (11/11), menyerahkan sejumlah dokumen terkait Sisminbakum ke Kejaksaan Agung. Dia berharap dokumen itu dimasukkan dalam berkas perkara sebagai barang bukti.

Menurut Yusril, dokumen itu menunjukkan, sebelum Mei 2009, biaya akses Sisminbakum bukanlah merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Karena bukan PNBP, sebenarnya tidak ada kerugian negara dalam perkara ini. Dengan demikian, ia tidak seharusnya dijadikan tersangka dalam kasus itu.

Desakan publik agar DPR mengurangi kunjungan kerja ke luar negeri mulai didengar wakil rakyat. Setelah beberapa fraksi menyetujui moratorium, sebagian anggota DPR memilih menunda keberangkatan ke luar negeri.