Mantan Kepala Bakin ZA Maulani mensinyalir adanya intervensi asing dari Amerika Serikat dalam bentuk dukungan dana terhadap kandidat calon presiden dan wakil presiden tertentu dalam masa pemilihan presiden saat ini.
Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus mempertanyakan alasan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak meminta para kandidat presiden dan wakil presiden melaporkan nilai mutakhir kekayaan mereka.
Miranda Swaray Goeltom terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang baru untuk menggantikan Anwar Nasution yang akan habis masa jabatannya pada Juli mendatang.
Calon presiden dari Partai Golkar Jenderal (Purn) Wiranto mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menugaskan Badan Pemeriksa Kekayaan Pembangunan (BPKP) dan tim investigasi untuk menyelidiki laporan harta kekayaan yang dilaporkan para calon presiden.
Pertamina akan membuka kembali tender dua kapal tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) besok. Peserta tender yang lolos seleksi diberi kesempatan sekali lagi untuk mengajukan penawarannya.
Forum Peduli Sumatera Barat mendapat penghargaan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atas jasa-jasanya membantu pengungkapan dan pemberantasan korupsi di daerah itu.
Bank Dunia memprihatinkan korupsi yang terjadi di bidang infrastruktur Indonesia. Lembaga keuangan internasional itu menuding korupsi di bidang infrastruktur telah menyebabkan kematian ibu di Indonesia menjadi yang tertinggi di kawasan Asia.
Ketika Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan hukuman penjara kepada 43 anggota DPRD Sumatera Barat karena kasus korupsi, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai sebuah kasus khusus. Tetapi ketika Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star dan 24 anggota lainnya menghadapi proses pemeriksaan atas tuduhan korupsi, kita pantas berharap pemberantasan korupsi sedang dimulai dari Sumatera Barat.
Pelaksanaan reboisasi di Barsel yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana reboisasi (DR) Tahun 2002 diduga kuat dikorupsi oknum pejabat salah satu dinas di Barsel. Berdasarkan laporan yang disampaikan Tim Isen Mulang Kalteng, total anggaran sebesar Rp 5 M lebih, hanya direalisasikan sekitar Rp 3 M.
Berdasarkan hasil pemantauan sementara ICW, WALHI, dan Greenomics Indonesia hingga pertengahan Mei 2004, tercatat Rp 325 milyar tunggakan DR/PSDH yang telah disetorkan ke Kas Negara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi pelunasan tunggakan DR/PSDH dari pemegang HPH/IPKH di 9 propinsi, yakni Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara sejumlah Rp 204,27 milyar, plus pelunasan cicilan IPKH/HPH/HPHTI/IPK sebesar Rp 120,42 milyar. Selain tunggakan pengusaha kehutanan, terdapat nilai potensial penerimaan negara dari setoran DR/PSDH yang hingga kini masih tertahan di kas pemkab sejumlah Rp 153,56 milyar. Dari data 6 pemkab yang menahan setoran DR/PSDH, hanya Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah yang tercatat telah menyetor DR/PSDH sebesar Rp 13,18 milyar ke Kas Negara.
