Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1/Tahun 2004, yang mengizinkan 13 perusahaan tambang beroperasi di kawasan hutan lindung diduga sarat korupsi. Salah seorang anggota Panitia Khusus (pansus) Perpu mengaku sempat ditawari uang suap karena disangka menerima perpu yang diterbitkan 11 Maret lalu.
Badan Pemeriksa Keuangan masih memeriksa dan meneliti pemberian surat keterangan lunas (SKL) yang diberikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada sejumlah debitor. Sehingga, debitor yang menerima SKL belum tentu lolos dari pertanggungjawaban hukum.
Audit BPK terhadap laporan keuangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan penyelesaian kewajiban pemegang saham sejumlah debitor kakap BPPN tidak akan terpengaruh oleh diterbitkannya surat keterangan lunas oleh BPPN dan surat perintah penghentian penyidikan perkara oleh Kejaksaan Agung.
Tahun lalu, editor BusinessWeek menghubungi Koordinator Indonesia Corruption Watch Teten Masduki (41). Kepada Teten editor tersebut memberi tahu bahwa ia dinominasikan dalam pemilihan berpengaruh dalam berbagai isu.
Seorang mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, tidak diketahui keberadaannya ketika melakukan aksi pendudukan di Kejaksaan Negeri Cirebon. Qoribullah yang juga sebagai Ketua Barisan Aksi Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (Basis) hilang sejak Selasa (20/7), memimpin gerakan mahasiswa menuntut Kejari Cirebon segera melimpahkan ke pengadilan, kasus korupsi APBD tahun 2001, senilai Rp 3,1 miliar yang diduga melibatkan anggota DPRD Kota Cirebon dan mantan Wali Kota Cirebon, Lesmana Suriatmaja.
Abdullah Puteh menyatakan akan tetap melaksanakan tugas sebagai Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Jumat (23/7) kemarin dia bahkan sudah masuk kantor, untuk selanjutnya terbang ke Medan.
Kejaksaan Tinggi Jatim dalam memeriksa kasus-kasus korupsi tidak mempergunakan asas transparansi seperti yang diatur didalam Pasal 41 UU Anti Korupsi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui setiap proses penyidikan di tingkat kejaksaan negeri.
Pemeriksaan Bupati Selayar Tunggu Izin Presiden
Jumlah Anggota DPRD yang Jadi Tersangka Bakal Bertambah dari Kabupaten Sintang
Indonesia Corruption Watch (ICW) beserta sejumlah organisasi non-pemerintah (ornop) yang menaruh perhatian serius pada pemberantasan korupsi siap mempraperadilankan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 10, 5 triliun dengan tersangka Sjamsul Nursalim.
