Dana Kampanye Fiktif akan Diusut [08/08/04]

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) akan segera menindaklanjuti laporan Indonesia Corruption Wacth (ICW) dan Transparency International (TI) Indonesia tentang dugaan penyumbang fiktif dana kampanye pasangan capres-cawapres Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, termasuk yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.

Sumber Fiktif Dana Kampanye, hanya Isu [08/08/04]

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Sutjipto mengatakan masalah dugaan sumber fiktif dana kampanye pasangan Mega-Hasyim hanya isu belaka karena secara prosedural laporan keuangan yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diperinci secara jelas perihal jumlah, nama, dan alamat donatur.

Terima Dana Fiktif, Mega Tak Bisa Didiskualifikasi [06/08/04]

Tim Advokasi Mega-Hasyim Syarif Bastaman menegaskan pihaknya telah mengembalikan dana fiktif yang disetor ke pasangan Megawati- Hasyim Muzadi ke kas negara.

Soal Mobil Bupati Ende, Kejari Tunggu Petunjuk [06/08/04]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ende, Flores, belum melakukan pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi pengadaan mobil dinas Bupati Ende. Sambil mengumpulkan bukti-bukti awal, Kejari masih minta petunjuk dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT)

Bupati Muna Korupsi Hasil Lelang Kayu Ilegal [06/08/04]

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) melaporkan dugaan korupsi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna, Sulawesi Tenggara, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (5/8). Dugaan itu terkait dengan hasil lelang kayu jati dari pembalakan liar (illegal logging) yang diperkirakan senilai Rp 7 miliar.

Diduga Korupsi Rp 8 Miliar, Dirjen Hubla Diperiksa KPK [06/08/04]

Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Departemen Perhubungan (Dephub), Tjuk Sukardiman, diperiksa secara intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berkaitan dugaan penyelewengan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 8 miliar. Korupsi itu berkaitan dengan pembebasan lahan seluas 14,5 hektare untuk relokasi Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara.

Diknas Tangerang Tidak Respons Dugaan Korupsi SMPN 2 Balaraja [06/08/04]

Dugaan korupsi oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Balaraja Ahmad Rifai sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Tangerang. Namun tak kunjung direspons. Itu sebabnya dilaporkan ke Indonesia Corruption Watch (ICW) guna ditindaklanjuti ke Mabes Polri.

KPK Didesak Usut Korupsi Agus Anwar, Negara Dirugikan Sekitar Rp 600 Miliar [06/08/2004]

Pemerintah seharusnya membawa kasus dugaan korupsi mantan Direktur Utama Bank Pelita dan Bank Istismarat, Agus Anwar, ke jalur hukum. Walaupun saat ini Agus Anwar berada di Singapura, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera mengusut kasus ini

ICW akan Laporkan Kepsek SMPN 2 Balaraja ke Mabes Polri [06/08/04]

Diduga korup, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Balaraja Tangerang Ahmad Rifai akan dilaporkan ke Mabes Polri oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Pemprov Sulteng Kebakaran Jenggot; Perlum Bantah Mark Up Sewa Listrik [06/08/04]

Pihak pemprov Sulteng ternyata kebakaran jenggot dengan dugaan terjadinya mark up biaya transportasi sewa mesin listrik Jakarta-Palu PP oleh tim Panggar legislatif. Buktinya, Biro Perlengkapan Umum (Perlum) Setdaprov langsung buru-buru memberikan klarifikasi.

Subscribe to Subscribe to