Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mencekal empat tersangka kasus dugaan korupsi dana Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dengan kerugian sekitar Rp268 miliar dan US$6 juta.

Yang pertama kali harus diminta sebelum membicarakan lagi perihal kegiatan bisnis anak-anak dan keluarga pejabat adalah menghilangkan trauma masa lalu, khususnya pada masa Orde Baru. Sepanjang kita belum mampu menghilangkan trauma itu, akan ada kecenderungan menolak bisnis keluarga pejabat. Sebab sudah terbukti selama itu, banyak penyimpangan terjadi. Anak-anak pejabat memanfaatkan fasilitas dan mendapat privilege luar biasa dalam berbisnis sehingga bisa dikatakan tidak wajar. Distorsi pasar terjadi dengan hebat bahkan sampai muncul istilah bisnis ''surat keputusan''. Hanya berbekal SK menteri sudah bisa menguasai pasar atau memperoleh captive market. KKN benar-benar marak dalam dunia bisnis.

Setelah mangkir beberapa kali, mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Adiwarsita Adinegoro akhirnya dijebloskan ke sel Kejaksaan Agung (Kejagung) tadi malam. Tersangka kasus korupsi dana investasi serta pembinaan hutan APHI Rp 268 miliar dan USD 4 juta itu ditahan setelah diperiksa di Gedung Bundar selama 10 jam.

Para koruptor kelas kakap dipastikan tak bakal bisa hidup tenang. Sebab, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menunjukkan komitmennya untuk menangkap dan memenjarakan para pencuri uang negara tersebut. Bahkan, dia kemarin memerintahkan agar Jaksa Agung (Jakgung) Abdul Rahman Saleh segera menangkap para koruptor kelas kakap.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Firman Gani sempat diperiksa Inspektorat Pengawas Umum (Itwasum) Mabes Polri. Mantan Kapolda Jatim itu dimintai keterangan terkait pembangunan gedung Detasemen 88 di Mapolda Metro Jaya.

Pemberantasan korupsi merupakan sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Tanpa hal tersebut, permasalahan-permasalahan yang sekian lama membelenggu bangsa ini tidak pernah selesai. Sebab, inti segala permasalahan adalah kebobrokan attitude bernegara bangsa ini, termasuk budaya korupsi.

Mantan Gubernur Jabar R. Nuriana dan mantan Sekda Danny Setiawan tidak bisa lepas tangan dan harus ikut bertanggung jawab dalam pencairan dana kaveling. Nuriana sebagai otorisator anggaran dan Danny Setiawan sebagai pelaksana otorisasi tahu betul penggunaan dana pos 2.14 bantuan instansi vertikal, tidak boleh dialokasikan untuk bantuan dewan.

Wali Kota Bengkulu Chalik Effendy, sepanjang Rabu (22/12), diperiksa secara maraton sebagai saksi dalam kaitan dugaan korupsi atas 19 proyek penunjukan langsung di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Chalik diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu sejak pukul 09.00, dan sampai dengan pukul 17.00 pemeriksaan belum juga selesai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melarang penyelenggara negara menerima parsel atau bingkisan berwujud barang dan gratifikasi berupa hadiah atau hibah di luar gaji pokok penyelenggara negara. Larangan serupa pernah disampaikan pimpinan KPK menjelang lebaran lalu.

Persoalan pendidikan di Indonesia begitu kompleks. Tak heran jika hak-hak dasar sebagian besar warga negara ini untuk memperoleh pendidikan, belum terpenuhi. Termarginalkannya hak-hak warga miskin untuk memperoleh pendidikan merupakan efek dari carut-marutnya pendidikan kita. Tidak dapat disangkal pula, derasnya arus komersialisasi dan kapitalisme pendidikan telah membuat semakin banyak orang miskin tidak bisa mengakses pendidikan dasar di negara ini.