Sejalan dengan tuntutan masyarakat untuk menyita dan merampas aset atau harta kekayaan koruptor, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 Desember lalu dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 memerintahkan aparat penegak hukum untuk memulihkan kerugian negara (asset recovery).
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga kemarin belum menerima izin pemeriksaan Bupati Flores Timur (Flotim), Felix Fernandez dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Tiga mantan pemimpin DPRD Jawa Tengah yang menjadi tersangka dugaan korupsi APBD 2003 menyerahkan uang yang diduga hasil korupsi ke penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Selasa (21/12). Uang yang dikembalikan mencapai ratusan juta rupiah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan tidak ada salahnya jika keluarga pejabat ikut berbisnis, sepanjang tidak menyalahgunakan atau memanfaatkan jabatan keluarga atau orang tuanya.
Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta berniat menghapus anggaran khusus untuk wartawan senilai Rp 3,15 miliar yang diajukan pemerintah provinsi. Dewan menilai, mata anggaran pada Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) 2005 itu bisa mengganggu independensi wartawan.
Tajudin Barto, 52, tersangka yang diduga melakukan mark up pembelian kapal cepat seharga Rp4 miliar untuk Koperasi Sai Bumi Nengah Nyappur, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, ditangkap kemarin ketika sedang berada di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring khawatir, izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bagi keluarga pejabat untuk berbisnis akan menyuburkan budaya kolusi. Saya tidak setuju dengan pernyataan itu, kata Tifatul kemarin di Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pembuktian Terbalik. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, perpu ini dibutuhkan untuk mempercepat pemberantasan korupsi.
Sejumlah Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Sragen, kemarin mendatangi kantor Kejaksaan Jl Raya Sukowati Barat.
Kejaksaan Tinggi Banten mengajukan surat pencekalan Gubernur Banten Djoko Munandar yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan dana APBD Provinsi Banten tahun 2003 sebesar Rp 14 miliar. Permintaan pencekalan itu diajukan ke Jaksa Agung Muda Intelijen, Senin (20/12).
