Sepuluh parpol peserta Pemilu 2004 akan mengadukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komite Pemberantasan Korupsi. Itu berkaitan dengan pemberian dana bantuan parpol yang dinilai tidak memiliki landasan hukum.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Mufrodi Muchsin yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten tahun 2003 sebesar Rp 14 miliar, Kamis (23/12), resmi ditahan di Rumah Tahanan Negara Serang.
Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang juga Wakil Presiden RI menegaskan bahwa Partai Golkar bukan bungker atau tempat perlindungan para koruptor. Dia menjanjikan Partai Golkar tidak akan memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang yang bersalah dan telah merugikan keuangan negara.
Kejaksaan Tinggi Banten, Kamis (23/12), akhirnya menahan Wakil Ketua DPRD Banten Mufrodi Muchsin kemarin sore. Mufrodi adalah tersangka dalam dugaan kasus korupsi penyalahgunaan dana bencana alam dalam APBD Banten 2003 sebesar Rp 14 miliar.
Sekitar 80 persen dari bisnis di lingkungan TNI tidak memiliki aset-aset yang jelas alias ilegal. Bisnis yang tidak jelas semacam ini di luar usaha yang dikelola yayasan-yayasan atau koperasi di lingkungan TNI yang memiliki aset-aset yang jelas.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, kemarin pukul 15.30 menahan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Mufrodin dan memasukkan ke Rutan Serang. Sementara mantan direktur pemasaran Bank Universal divonis lima tahun penjara oleh PN Makassar, kemarin.
Wewenang yang tumpang tindih, hubungan antarinstansi kurang serasi, pelayanan publik yang buruk hingga campur aduknya tugas negara dengan tugas pribadi terbukti telah memicu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mencekal empat tersangka kasus dugaan korupsi dana Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dengan kerugian sekitar Rp268 miliar dan US$6 juta.
Yang pertama kali harus diminta sebelum membicarakan lagi perihal kegiatan bisnis anak-anak dan keluarga pejabat adalah menghilangkan trauma masa lalu, khususnya pada masa Orde Baru. Sepanjang kita belum mampu menghilangkan trauma itu, akan ada kecenderungan menolak bisnis keluarga pejabat. Sebab sudah terbukti selama itu, banyak penyimpangan terjadi. Anak-anak pejabat memanfaatkan fasilitas dan mendapat privilege luar biasa dalam berbisnis sehingga bisa dikatakan tidak wajar. Distorsi pasar terjadi dengan hebat bahkan sampai muncul istilah bisnis ''surat keputusan''. Hanya berbekal SK menteri sudah bisa menguasai pasar atau memperoleh captive market. KKN benar-benar marak dalam dunia bisnis.
Setelah mangkir beberapa kali, mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Adiwarsita Adinegoro akhirnya dijebloskan ke sel Kejaksaan Agung (Kejagung) tadi malam. Tersangka kasus korupsi dana investasi serta pembinaan hutan APHI Rp 268 miliar dan USD 4 juta itu ditahan setelah diperiksa di Gedung Bundar selama 10 jam.
