Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar sudah menyetujui penonaktifan Kepala Unit Perbankan dan Money Laundring Kombes Irman Santosa untuk memudahkan proses penyidikan dugaan suap penanganan kasus pembobolan BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp1,3 triliun.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng), Fatahan, 33, ditahan oleh kepolisian resor (polres) setempat sebagai tersangka kasus kepemilikan kayu jati ilegal.
Undang-Undang tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang baru akan memperluas objek pemeriksaan BPK tidak hanya terhadap APBN, tetapi juga terhadap nonbujeter, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan yayasan-yayasan yang terkait dengan keuangan negara.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta diberi kewenangan pemblokiran rekening transaksi mencurigakan dalam amendemen UU No 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Perselisihan anggota DPR AM Fatwa (F-PAN) dan Permadi (F-PDIP) terkait tuduhan suap Rp20 miliar yang dialamatkan Permadi kepada AM Fatwa dalam sengketa Perum Peruri dengan PT Pura Barutama, berakhir damai.
Sekretariat Negara meminta Kejaksaan Agung melengkapi kekurangan dokumen guna mendapatkan izin pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Termasuk pengajuan izin pemeriksaan sebagai saksi perkara korupsi Technical Assistance Contract (TAC) bekas Ketua Dewan Komisaris Pertamina berinisial GK.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak bisa mempertanggungjawabkan dana Pemilu 2004, sehingga diduga merugikan negara sedikitnya Rp90 miliar.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazaruddin Syamsuddin menegaskan pengadaan barang untuk keperluan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung akan dilakukan tanpa melalui tender, namun melalui penunjukan langsung karena keterbatasan waktu.
Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan, tidak terjadi penyimpangan dalam pengadaan tank Scorpion Inggris. Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa kasus pengadaan tank Scorpion yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
Komisi III DPR diminta desak pihak Polri dan Kejaksaan untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Jambi (periode1999 - 2004), Drs H Zulkifli Nurdin, dan mantan Sekretaris Daerah tingkat I Jambi periode yang sama, Drs H Chalik Saleh MM.
