Hari Sabtu (26/2/2005) Freedom Institute mengiklankan diri untuk mendukung pengurangan subsidi disertai sinopsis alasan. Pada kolom bawah tertera nama-nama para pendukung. Ada Andi Mallarangeng (Juru Bicara Presiden), Rizal Mallarangeng (Freedom Institute), M Chatib Basri, M Sadli (ekonom UI), Todung Mulya Lubis (pengacara), Goenawan Mohamad (budayawan), dan lain-lain.
Judul tulisan ini seharusnya lebih panjang, Mengapa di Negara Hukum Ini Mengadili Orang yang Diduga Korupsi Dipersulit? Pertanyaan itu coba mencerminkan kerisauan publik dalam menghadapi silang sengketa pendapat di antara orang-orang hukum tentang boleh tidaknya digunakan asas retroaktif untuk mengadili koruptor di pengadilan.
Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Senin (28/2), mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo terkait kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung 2004 senilai Rp 15 miliar. Pemeriksaan akan dilakukan pada Kamis (3/3) di Markas Polda Jateng, Semarang.
Abdullah Puteh, terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian helikopter MI-2 buatan Rostov Rusia seharga Rp 12,6 miliar, mengakui adanya rekening khusus yang sengaja dibuat dalam rangka pembelian helikopter. Terdakwa mengakui rekening di Bank Bukopin Cabang Jakarta itu dibuat atas nama Abdullah Puteh, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat, peneliti, serta pengajar perguruan tinggi menggelar jumpa pers hari Sabtu lalu di Jakarta. Mereka memprotes iklan Freedom Institute yang berisi dukungan pengurangan subsidi bahan bakar minyak, yang di dalamnya mencantumkan sejumlah nama tokoh masyarakat.
Menteri Kehutanan MS Kaban benar-benar gerah menyaksikan makin maraknya kasus-kasus penebangan liar (illegal logging) akhir-akhir ini. Meski ancaman dan penegakan hukum terus diupayakan, ternyata penjarahan hutan dan penebangan liar terus saja terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Pemerintah diminta memprioritaskan dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Di sisi lain, Depdiknas usulkan ke DPR dana itu langsung diterima siswa.
Setelah pemilu presiden (pilpres) 2004 terlewati, ritual demokrasi politik Indonesia menghadapi tantangan baru, yang tak kalah mengkhawatirkan, yakni pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung) yang semarak diberlangsungkan pada 2005. Dulu banyak pihak khawatir pilpres secara langsung akan gagal, dan imbasnya buruk bagi tidak saja masa depan demokrasi, tetapi juga keberlangsungan bangsa Indonesia. Kini, sejumlah kekhawatiran merebak terkait dengan pilkadal, di mana tingkat risiko kegagalannya lebih besar.
Semua orang tahu pemerintah selalu berada dalam posisi dilematis setiap kali harus menaikkan harga BBM. Jika tidak dinaikkan puluhan triliun rupiah menguap percuma, kalau dinaikkan hidup akan semakin sulit karena harga kebutuhan sehari-hari membubung tinggi.
Kepolisian Wilayah (Polwil) Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), kesulitan mengungkap kasus dugaan mark up pembangunan Terminal Bus Purwokerto senilai Rp38,34 miliar karena Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ragu terhadap hasil kajian tim independen atas dugaan kasus itu.
