Undang-Undang tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang baru akan memperluas objek pemeriksaan BPK tidak hanya terhadap APBN, tetapi juga terhadap nonbujeter, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan yayasan-yayasan yang terkait dengan keuangan negara.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta diberi kewenangan pemblokiran rekening transaksi mencurigakan dalam amendemen UU No 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Perselisihan anggota DPR AM Fatwa (F-PAN) dan Permadi (F-PDIP) terkait tuduhan suap Rp20 miliar yang dialamatkan Permadi kepada AM Fatwa dalam sengketa Perum Peruri dengan PT Pura Barutama, berakhir damai.
Sekretariat Negara meminta Kejaksaan Agung melengkapi kekurangan dokumen guna mendapatkan izin pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Termasuk pengajuan izin pemeriksaan sebagai saksi perkara korupsi Technical Assistance Contract (TAC) bekas Ketua Dewan Komisaris Pertamina berinisial GK.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak bisa mempertanggungjawabkan dana Pemilu 2004, sehingga diduga merugikan negara sedikitnya Rp90 miliar.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazaruddin Syamsuddin menegaskan pengadaan barang untuk keperluan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung akan dilakukan tanpa melalui tender, namun melalui penunjukan langsung karena keterbatasan waktu.
Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan, tidak terjadi penyimpangan dalam pengadaan tank Scorpion Inggris. Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa kasus pengadaan tank Scorpion yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
Komisi III DPR diminta desak pihak Polri dan Kejaksaan untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Jambi (periode1999 - 2004), Drs H Zulkifli Nurdin, dan mantan Sekretaris Daerah tingkat I Jambi periode yang sama, Drs H Chalik Saleh MM.
Ada indikasi terjadinya penggelembungan (mark up) anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri (Depdagri), karena banyak item anggaran yang diajukan Depdagri ke DPR tidak masuk akal. Selain itu, anggaran yang disampaikan ke DPR itu tidak terperinci. Ini membuka peluang terjadi korupsi dana pilkada. Karena itu, DPR diminta untuk memotong sejumlah anggaran yang tidak logis dengan perhitungan yang sangat ngawur seperti itu.
Saat ini pemerintah disibukkan pembentukan tiga komisi pengawas eksternal untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu Komisi Yudisial sebagai pengawas peradilan, Komisi Kejaksaan sebagai pengawas kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional sebagai pengawas kepolisian.
