Antikorupsi.org, Jakarta, 1 Maret 2016 – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI telah bersepakat untuk menunda pembahasan Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun penolakan atas upaya Revisi UU KPK masih terus berlanjut.

Kali ini Forum Guru Besar dari Universitas se-Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR/DPD, Selasa 1 Maret 2016. Ini merupakan desakan kesekian dari para Guru Besar setelah sampaikan penolakan kepada Pimpinan KPK dan Presiden RI.

Indonesia, 1 Maret 2016

Kepada Yth.
Ketua dan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Di Jakarta

Hal: Permintaan Menarik Revisi UU KPK dari Prolegnas 2015-2019

Dengan Hormat,
Bapak Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang terhormat.

POKOK BERITA:

“Kasus Century Tuntas 2016”

Antikorupsi, Jakarta, 29 Februari 2016 - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan pelatihan budget tracking dana bagi hasil sektor kehutanan. Pelatihan berlangsung di Hotel Santika Slipi, Senin 29 Februari 2016.

Antikorupsi.org, Jakarta, 29 Februari 2016 – Sengketa Informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung) belum mencapai kesepakatan. Proses sengketa ditunda hingga pertemuan berikutnya.

Dalam persidangan sengketa informasi di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Senin, 29 Februari 2016, ICW dan Kejaksaan sepakat untuk melanjutkan penyelesaian sengketa melalui agenda mediasi.

POKOK BERITA:

Bola Panas Rencana Revisi UU KPK

Presiden Jokowi bersama Pimpinan DPR akhir sepakat menunda revisi UU KPK. Meskipun ditunda, masyarakat tetap menilai Jokowi tidak mampu bersikap tegas karena penundaan tanpa pencabutan revisi UU KPK dari prolegnas 2016 akan menjadi bola panas yang akan membara kembali dikemudian hari.

POKOK BERITA:

“Kerugian Besar akibat Penundaan”