Pemerintah pusat menganggarkan Rp 1,6 miliar untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Salah satu kebutuhan yang dianggarkan dari dana sebesar itu adalah honorarium untuk eksekutif dan legislatif yang bertugas membahas RUU PA.
Yang tersisa adalah sumpah serapah para terdakwa, yang meskipun sudah membayar ongkos kebebasan tetap divonis bersalah oleh pengadilan.
Dalam persidangan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Darmawan Ilyas, mantan Kepala Suku Dinas Kesenian dan Permuseuman Pemerintah Kota Jakarta Timur, terungkap beberapa kegiatan fiktif dalam memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta ke-477.
Mantan Direktur PT Arsindo Perkasa Sigit Nugroho diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/5). KPK juga memeriksa pegawai bagian produksi PT Arsindo, Harris Iman Suntoko. Pemeriksaan ini terkait dengan adanya sejumlah nama yang sudah dikantongi KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta.
Ketua DPRD Kota Cirebon Sunaryo H.W. akhirnya menyatakan siap menjalani eksekusi. Kapan pun dieksekusi, saya siap melaksanakan. Saya tidak minta dikasihani, kata Sunaryo kemarin. Hanya, kata dia, kasusnya tidak sebanding dengan korupsi di Jakarta.
Penahanan Dirut PLN Eddie Widiono direspons aktif oleh kolega maupun kerabat dekat putra Jenderal (pur) Soewondho tersebut. Sebanyak 16 kolega maupun kerabat dekat Eddie berkirim surat untuk meminta penangguhan penahanan bos tertinggi BUMN kelistrikan tersebut melalui penasihat hukumnya.
Komisi Yudisial, Senin (8/5) sore, menutup pendaftaran calon hakim agung. Sebanyak 126 orang, 61 orang di antaranya hakim tinggi, akan memperebutkan enam kursi hakim agung di Mahkamah Agung.
Saksi kunci kasus suap dalam persidangan kasus korupsi Jamsostek yang merugikan negara Rp 311 miliar, Aan Hadi Gusnanto, menyeret keterlibatan Kasipidsus Kejari Jakarta Selatan Silla Pulungan. Menurut keterangan Aan, Silla mengetahui penyerahan uang Rp 550 juta dari mantan Dirut Jamsostek Ahmad Djunaidi tersebut.
Agak mengejutkan juga ketika awal pekan lalu sekelompok orang dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan permohonan judicial review. Yang dimintakan judicial review adalah UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) yang mewadahi atau memberikan dasar hukum bagi pembentukan lembaga penegak hukum baru yang kemudian lebih dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
