Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto menegaskan telah diperbolehkannya bank-bank pemerintah melakukan pemotongan piutang tidak serta-merta menjamin jajaran direksi bank-bank itu bakal bebas dari tuntutan hukum.
Panitia tender berkukuh proses telah sesuai dengan aturan.
Pernyataan Pers
Indonesia Corruption Watch
Pendanaan pendidikan nasional kita sebenarnya mengalami fluktuasi yang sangat besar. Meski pernah turun hingga hanya 12,2 persen pada tahun 2004, namun tahun 2006 ini mencapai 31 persen dimana tahun 2005 hanya 12,8 persen. Demikian disampaikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sebanyak 14 koruptor yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap dipastikan akan ditayangkan di layar kaca. Selain ditayangkan di televisi yang bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, yakni antv, data dan wajah ke-14 koruptor tersebut juga akan disampaikan secara resmi kepada media massa.
Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membebaskan Darianus Lungguk Sitorus dalam kasus tindak pidana korupsi kehutanan. Padahal, pada 28 Juli 2006, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Andriani Nurdin menghukum Sitorus 8 tahun penjara.
Aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan di seluruh kabupaten/kota se-Jateng, tidak pernah memakai PP 110/2000 untuk menyidik dan mendakwa anggota DPRD dan kepala daerah.
Pengamat hukum tata negara, A Irmanputra Sidin, meminta anggota DPR agar berhati-hati menyikapi, mempelajari, dan tak terburu-buru menerima isi draf Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara dan mengesahkannya.
Langkah KPK melarang pejabat pemerintah dan jajaran instansinya menerima hadiah atau parsel dari bawahan, rekan kerja, rekan bisnis, atau rekan pengusaha dalam bentuk bingkisan bunga, bingkisan makanan, maupun barang berharga lainnya harus direspons positif.
Sebanyak 46 anggota DPRD provinsi dan kabupaten di Sulawesi Tenggara yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000.
