If men were angles, no government would be necessary. If angles were to govern men, neither external nor internal controls on government would be necessary. (James Madison, Federalist Paper 51, 1787)
Perihal: Surat Terbuka Terkait Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi Saham PT Perusahaan Gas Negara, TBK
Belum selesai kasus dugaan korupsi PLTG Borang ditangani para penegak hukum, Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali diperkarakan. Kali ini pelapornya gabungan LSM yang menamakan diri Forum Peduli Listrik (FPL). FPL melaporkan PLN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi proyek IT dari PLN Distribusi Jakarta Raya ke PLN Distribusi Jawa Timur.
Para pengurus yayasan yang diketuai Soeharto mengaku pasrah atas rencana kejaksaan menggugat perdata atas kerugian negara dalam kasus korupsi tujuh yayasan Rp 1,7 triliun. Mereka mempersilakan kejaksaan menyita seluruh aset yayasan jika kelak pengadilan memenangkan gugatan itu.
Ini bisa menjadi solusi lambannya penanganan perkara yang diakibatkan bolak-baliknya berkas dari kejaksaan ke kepolisian. Dalam draf RUU KUHAP, diatur penghapusan status penanganan perkara, mulai P-16 (penunjukan jaksa), P-19 (berkas dikembalikan), hingga P-21 (berkas dinyatakan lengkap).
Pemberantasan korupsi merupakan salah satu program utama pemerintah Indonesia saat ini. Terpuruknya citra Indonesia di dunia internasional, keluhan sektor bisnis tentang bermacam praktek korupsi dan pungutan serta desakan dari masyarakat untuk mengatasi masalah korupsi memaksa pemerintah menempatkan pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama. Apalagi beberapa pemerintahan sebelumnya dianggap gagal memberantas korupsi.
Perdebatan soal persiapan pemilihan umum saat ini lebih banyak berkutat pada soal pilihan sistem ataupun penentuan calon terpilih. Ironisnya, pengaturan dana politik kerap luput dari perhatian dan pengaturannya pun terbatas. Hal itu akhirnya menjadikan pemilu hanya menjadi kontes kandidat kaya atau kelompok elite.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya seperti Walhi, Jatam dan Elsam, menggugat pemerintah soal penanganan semburan lumpur Lapindo.
Beberapa LSM yang tergabung dalam tim advokasi korban kemanusiaan lumpur panas Sidoarjo itu mengajukan gugatan "legal standing" kepada pemerintah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (8/12).
Program Korupsi Politik ICW melakukan kajian untuk perbaikan pasal-pasal dana Politik dalam paket Undang-undang Politik. Berikut hasil kajian tersebut.
Corruption perception index (CPI) tahun 2006 yang dirilis Transparency International (TI) pada 4 November lalu meletakan Indonesia pada peringkat 7 negara terkorup dari 163 negara.
