Posisi Indonesia sebagai negara yang sangat korup di tahun 2007 sebagaimana hasil studi Transpareuncy International (TI) terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menyadarkan kita bahwa ada yang tidak beres dari program pemberantasan korupsi yang telah dilancarkan.Dibandingkan dengan tahun sebelumnya,IPK 2007 justru mengalami penurunan,yakni dari 2,4 hanya menjadi 2,3.
Pengadilan Negeri Banjarmasin memerintahkan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melepaskan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kalimantan Selatan Helmi Indera Sangun
Mantan Bupati Banyuwangi Samsul Hadi divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur, kemarin. Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, kata ketua majelis hakim, Tani Ginting. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Banyuwangi ini juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta.
Penyidik Unit II Satuan Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Jawa Timur mulai kemarin memeriksa Asisten II Wali Kota Surabaya Muklas Udin dan Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Purwito selama 7 jam 30 menit. Kedua pejabat ini diinterogasi soal pemberian gratifikasi sebesar Rp 250 juta kepada 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya yang menyetujui proyek busway.
Naskah interpelasi Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI/BLBI selesai disempurnakan perwakilan fraksi di DPR. Jumlah pertanyaan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkembang dari empat menjadi sembilan pertanyaan.Naskah penyempurnaan interpelasi KLBI/BLBI langsung disampaikan tim perumus kepada Ketua DPR Agung Laksono, Kamis (24/1) di Jakarta. Naskah itu selanjutnya dikirim ke Presiden.
Langkah kejaksaan yang menghentikan penanganan perkara korupsi patut dikhawatirkan. Pasalnya, hal itu terjadi beberapa kali sehingga menjadi tren dan ditengarai akibat pengaruh faktor lain di luar hukum.
Dalam rangka pembersihan ke dalam (internal), Komisi Yudisial atau KY menjatuhkan sanksi pada tiga stafnya. Segala tugas dan kewenangan yang ada pada ketiga pegawai itu diambil alih dan dilimpahkan kepada pegawai lain.
Transaksi mencurigakan semakin berseliweran dalam lalu lintas keuangan di Indonesia. PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) menemukan 5.831 transaksi mencurigakan atau rata-rata 486 transaksi per bulan.
Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menerima nama 21 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dari panitia seleksi, sehingga Presiden hingga kini belum bisa memilih 14 nama untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat.
