Bung Hatta Anti-Corruption Award atau BHACA tahun 2008. Inilah perhelatan untuk penobatan tokoh antikorupsi. Memanfaatkan momentum Hari Sumpah Pemuda, mereka yang mendapat penghargaan diharapkan konsisten sepanjang hidupnya melawan setiap bentuk penyimpangan kekuasaan, seperti figur Bung Hatta.
Hakim: Mengapa Paskah Tidak Lapor ke BK DPR
Mantan anggota DPR, Bobby Suhardiman, mengaku pernah menerima uang Rp 300 juta dari anggota DPR, Hamka Yandhu. Uang itu kini sudah dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Sesudah beberapa kali mengalami hambatan, bidang pengawasan Kejaksaan Agung akhirnya berhasil memeriksa Artalyta Suryani, terpidana kasus suap jaksa BLBI Urip Tri Gunawan, di Rutan Bareskrim Polri kemarin (28/10). Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui keterlibatan jaksa lain dalam kasus suap sebesar USD 660 ribu itu.
Pembuktian aliran dana Bank Indonesia Rp 31,5 miliar ke DPR kemarin melewati jalan terjal. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta yang bersaksi untuk dua terdakwa anggota DPR, Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin, membantah fakta-fakta yang melibatkan dirinya.
Oey Hoey Tiong, direktur hukum Bank Indonesia (BI), dan Rusli Simanjuntak, kepala Biro Gubernur Bank Indonesia (BI), tertunduk lesu di ruang Pengadilan Tipikor. Kemarin jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara aliran dana bank sentral Rp 100 miliar tersebut menuntut mereka enam tahun penjara.
Direktur Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai atau KPLP Djoni Anwir Algamar memberikan instruksi agar para rekanan memberikan 8 persen untuk anggota DPR, Bulyan Royan, dan 8 persen bagi Departemen Perhubungan.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Syamsuddin Manan Sinaga, Senin (27/10), datang ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk memenuhi panggilan Tim Penyidik Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi perlu lebih fokus dan efisien sehingga dapat bekerja maksimal meski fasilitasnya terbatas. Komisi tersebut harus lebih selektif memilih kasus yang diusut dan memaksimalkan fungsi supervisi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai target khusus dari gelar perkara alias ekspos kasus BLBI yang dilakukan bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak pekan lalu. Komisi berjanji membeberkan segala informasi yang belum pernah terungkap ke publik.
Enam hakim agung baru akhirnya dipilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses pemilihan kali ini cukup menyita perhatian publik karena dilakukan di tengah perdebatan substansi RUU MA yang kontroversial dan desakan banyak kalangan untuk mempercepat proses reformasi peradilan. Pemilihan kali ini sekaligus menambah jumlah hakim agung baru menjadi 12 orang di antara 48 hakim agung di MA. Kehadiran hakim agung baru diharapkan dapat membawa angin perubahan di tubuh MA. Karena setidaknya, mereka dianggap tidak menjadi bagian dari benang kusut mafia peradilan dan memiliki komitmen untuk mereformasi peradilan.
