Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun di Indonesia gagal. Program yang berjalan sejak tahun ajaran 1993/1994 dan telah berlangsung 15 tahun itu rencananya berakhir tahun ini.

ICW mengatakan, capaian angka partisipasi kasar (APK) program itu belum menyentuh 100 persen. Bahkan, tidak sedikit wali murid yang masih harus mengeluarkan biaya untuk menyekolahkan anaknya.

''Pemerintah mengklaim program tersebut akan tuntas dengan APK nasional 92,52 persen. Ironisnya, pemerhati pendidikan menilai program tersebut gagal karena masyarakat masih dikenai biaya pendidikan,'' ujar Manajer Divisi Monitoring ICW Ade Irawan di Jakarta kemarin (12/11).

Dalam rancangan awal, ada beberapa kriteria agar suatu daerah dikatakan tuntas Wajar Dikdas sembilan tahun. Misalnya, APK SMP/MTs mencapai 95 persen. APK itu seharusnya disertai data akurat mengenai jumlah anak usia sekolah, jumlah anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu, jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I, dan daftar nama dan alamat Lembaga Satuan Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Ade menyatakan, program Wajar Dikdas seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan kuantitas, tapi juga mengarah pada tidak adanya lagi pungutan di sekolah. Namun, pada kenyataannya pungutan masih juga terjadi kepada para wali murid.

Berdasar penghitungan ICW, pemerintah setidaknya membutuhkan Rp 56,7 triliun untuk menuntaskan Wajar Dikdas. Dana tersebut untuk membiayai program-program perluasan akses bersekolah. Anggaran itu tidak termasuk anggaran rutin dan pembangunan di luar Wajar Dikdas sembilan tahun.

Berdasar data terbaru, anak berusia 7-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan masih sekitar 2,9 juta, termasuk anak putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTs serta lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan pendidikan.

Untuk 2009, lanjutnya, anggaran untuk penuntasan Wajar Dikdas sembilan tahun mencapai sekitar Rp 30 triliun dari anggaran Depdiknas yang mencapai Rp 61,7 triliun. ''Kekurangan pembiayaan itu tentu sangat sulit untuk menuntaskan program Wajar Dikdas ini. Belum lagi, maraknya pungutan di sekolah,'' ujarnya.

Depdiknas menanggapi kritik tersebut dengan dingin. Bahkan, mereka menyatakan, program Wajar Dikdas sembilan tahun sudah tuntas. Mereka bahkan mengklaim pencapaian angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SMP sudah mencapai 95 persen.

''Wajar Dikdas sembilan tahun sudah tuntas dan telah sesuai target pemerintah pada tahun ini. Persentase 5 persen tinggal dituntaskan 2009,'' ungkap Sekretaris Jenderal Depdiknas Dody Nandika ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat. Dody bahkan menyatakan bahwa kenaikan porsi anggaran pada APBN 2009 diharapkan dapat mendorong percepatan pencapaian Wajar Dikdas. (zul)

Sumber: Jawa Pos, 13 November 2008