Sejumlah kabupaten daerah pemekaran tak memiliki kantor peradilan. Karena itu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A. Tumpa khawatir keterbatasan infrastruktur hukum tersebut memicu terjadinya main hakim sendiri alias pemberlakuan hukum rimba bagi sebagian pencari keadilan.

''Kami akan mengupayakan agar masyarakat mempunyai saluran untuk menyelesaikan permasalahan hukum,'' kata Harifin saat meresmikan beroperasinya tiga gedung peradilan di Pontianak kemarin (27/3).

Tiga isu besar, yakni rokok, terorisme, dan korupsi, kini sedang diperdebatkan oleh banyak pihak. Ketiganya mengandung berbagai macam pandangan dan sikap. Namun determinan pengendali isu ini terletak pada peran negara dan ideologi para elite pemeran. Semua didasari oleh persepsi yang berbeda tentang kesenjangan sosial dan rasa keadilan. Dampak peristiwa ketiga isu tersebut mulai ketakutan hingga kematian. Semua berakibat merugikan orang banyak dan sesama hidup.

Keterlibatan Biro Perjalanan Ditentukan Senin Ini

Kejaksaan Agung akan menetapkan status hukum bagi tujuh agen biro perjalanan yang menjadi rekanan Kementerian Luar Negeri dalam kasus korupsi tiket diplomat. Menurut Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah, pendalaman terhadap ketujuh biro perjalanan juga menjadi fokus penyidikan, selain pengusutan aliran uang yang diduga mengalir ke petinggi Kementerian.

Sekitar satu bulan menjelang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hingga kini masih banyak badan publik yang belum siap melaksanakan amanat undang-undang tersebut. "Dari puluhan badan publik yang ada, baru tujuh yang sudah mempersiapkan keterbukaan informasi publik," kata anggota Komisi Informasi Publik, Amiruddin, kemarin.

Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah berkoordinasi dalam kaitan dengan kasus korupsi di Kementerian Sosial (Kemsos). Menurut Direktur Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah, KPK hanya menangani kasus sapi impor fiktif dan mesin jahit. Sementara itu, Kejaksaan menangani kasus pengadaan sarung.

"Kami sudah berkoordinasi dengan KPK sejak sewaktu penyelidikan," kata Arminsyah di kantornya kemarin. "Kasus sapi dan mesin jahit sudah dinaikkan ke penyidikan di KPK. Tinggal kasus sarung," dia menambahkan.

Tim kuasa hukum Komisaris Jenderal Susno Duadji mengatakan tengah menyiapkan rencana untuk melakukan peninjauan ulang (judicial review) terhadap pasal-pasal yang disangkakan terhadap kliennya. Menurut mereka, pasal-pasal tersebut tidak memiliki landasan hukum lantaran belum diundangkan.

"Kami akan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Baru ancang-ancang," kata Zul Armain, salah satu pengacara Susno, ketika dihubungi Tempo kemarin.

Gayus Tambunan seorang pegawai dirjen pajak golongan III A yang memiliki rekening  Rp 25 miliar, memicu munculnya gerakan 1.000.000 facebookers dukung BOIKOT BAYAR PAJAK untuk KEADILAN
Inilah "kata dunia (facebooker)" itu,...Pak Tjiptarjo...!

Pertamina siap mengikuti proses penyelidikan KPK.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mempersilakan dilakukannya pengusutan secara tuntas kasus dugaan suap dari perusahaan timbal asal Inggris kepada bekas pejabat Kementerian Energi dan PT Pertamina (Persero).

Ada kabar soal "guyuran" buat polisi, jaksa, dan hakim.

Tim independen yang dibentuk Kepala Kepolisian RI telah mengantongi bukti-bukti untuk mengungkap keberadaan mafia hukum dalam penanganan kasus Gayus Halomoan Tambunan. "Semuanya adalah bukti penting dan strategis," kata Denny Indrayana, Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Denny mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers di gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di Jalan Juanda, Jakarta, kemarin sore. Namun ia enggan menyampaikan apa saja bukti penting tersebut.

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mengungkapkan bahwa mafia hukum di balik kasus Gayus Tambunan tak hanya melibatkan polisi dan jaksa, sebagaimana dilaporkan Komisaris Jenderal Susno Duadji. "Tapi juga hakim dan advokat," kata anggota Satuan Tugas, Mas Achmad Sentosa, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu lalu.

Menurut Mas Achmad, indikasi itu dilihat dari sejumlah kejanggalan, mulai penyelidikan hingga vonis kasus tersebut. "Kejanggalan yang paling jelas adalah pembukaan pemblokiran yang didasari keterangan Andi Kosasih dan petunjuk jaksa," ujarnya.