Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan permohonan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas sengketa informasi pulik terkait surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional (DBO). KIP memutuskan, laporan SPJ merupakan informasi terbuka yang dapat diakses oleh publik.
Press Release ICW
Majelis Komisioner KIP (Komisi Informasi Pusat) akhirnya memenangkan ICW melawan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan 5 Kepala SMPN Induk TKBM yakni SMPN 67 Jakarta, Kepala SMPN 28 Jakarta, Kepala SMPN 84 Jakarta, Kepala SMPN 95 Jakarta dan Kepala SMPN 190 dalam sengketa informasi publik dalam pengelolaan dana BOS dan BOP tahun 2007 -2009. Keputusan ini ditetapkan oleh Majelis Komisioner KIP pada hari Senin (15/10/2010) di ruang serba guna Kementrian Informasi dan Komunikasi.
Press Release Koalisi Anti Korupsi Pendidikan
Pertanyaan diatas layak diajukan menjelang putusan Majelis Komisioner KIP (Komisi Informasi Pusat) terkait sengketa informasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) antara ICW dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan 5 Kepala SMPN Induk TKBM (Tempat Kegiatan Belajar Mandiri) senin 15 November 2010.
Sampai hari ini masih banyak hal yang menimbulkan banyak pertanyaan tentang ”foto mirip Gayus di lapangan tenis indoor Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, pada kejuaraan Commonwealth Bank” (berhubung terlalu panjang, untuk selanjutnya pada artikel ini agar mudah dicerna saya namakan saja FotoGayus).
Namun, untuk fokus ke FotoGayus itu saja perlu suatu penguatan bukti agar tidak dimentahkan ”oleh yang berkepentingan untuk menyembunyikan fakta tersebut”.
Hasil penyelidikan kepolisian memastikan, seorang pria yang mirip dengan terdakwa kasus mafia hukum dan korupsi Gayus HP Tambunan, yang tertangkap kamera foto dan video sedang menonton pertandingan tenis di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, menginap di hotel itu. Namun, ia memakai nama lain berinisial M sebagai identitasnya, bersama lima orang dalam satu rombongan.
Pembahasan di DPR tak akan memakan waktu lama.
Dari lima lembaga yang ditunggu masukannya tentang usulan deponering kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dengan tersangka Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, baru Mahkamah Konstitusi yang sudah menyampaikan buah pikirannya.
Padahal sudah sejak 1 November silam Kejaksaan Agung secara resmi meminta masukan dari lembaga-lembaga itu. Lima lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Kepolisian RI.
Tak banyak orang yang tahu isi perut gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga antikorupsi yang super itu. Termasuk lapangan tembak untuk latihan penyidik dan pemimpin KPK di bangunan bertingkat sembilan ini. Wih, mantap.
Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) khawatir lahan rezeki mereka dicaplok oleh makelar kasus di lembaga penegak hukum. Itu sebabnya, organisasi profesi pengacara tersebut mendesak lembaga penegakan hukum untuk bekerja sama memerangi makelar kasus.
"Jangan-jangan fee mereka jauh lebih besar dibanding fee pengacara," kata Humphrey Jemat, Ketua Umum AAI periode 2010-2011, di Denpasar, Bali, kemarin. Humphrey terpilih dalam Musyawarah Nasional IV di Sanur, Denpasar, yang berakhir kemarin.
Pada 9–13 November tahun ini digelar International Anti Corruption Conference (IACC) yang merupakan konferensi global antikorupsi. Dalam konferensi ini berbagai macam elemen antikorupsi bertemu,mulai dari aktivis civil society, akademisi, peneliti, perwakilan pemerintah, serta pelibatan sektor swasta.
"Itu pagar makan tanaman namanya," kata Yoga.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjanji memperbaiki manajemen di rumah tahanan yang berada di sejumlah lembaga. Salah satu hal yang dipertimbangkan adalah apakah semua rutan akan dibawahkan oleh kementerian ini. "Sedang dalam pembahasan," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Untung Sugiyono ketika dihubungi di Jakarta kemarin.
