Penuntasan kasus korupsi di Sumsel masih dinilai rendah dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani penegak hukum. Penuntasan kasus korupsi juga baru menyentuh para bawahan, sedangkan pejabat masih bebas.

Demikian disampaikan aktivis Posko Pemantau Peradilan Sumsel saat berdialog dengan redaksi harian Kompas Biro Sumbagsel, Jumat (10/12). Mereka diterima Kepala Biro Kompas Sumbagsel Jannes Eudes Wawa. Kunjungan itu dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi.

Hakim konstitusi Arsyad Sanusi mengakui anaknya, Nesyawati, pernah bertemu dengan Dirwan Mahmud, calon kepala daerah Bengkulu Selatan yang pernah didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi. Namun, ia mengaku tak tahu-menahu urusan antara anaknya dan Dirwan.

Mencari sosok penuntasan kasus Century bagai menunggu Godot. Penantian panjang yang penuh kesia-siaan dan tanpa ujung kenyataan.

Godot yang dilakonkan sebagai simbol penantian yang akan mendorong ke arah perbaikan tak jelas dan tak kunjung datang. Godot hanya dibicarakan terus, tetapi tidak pernah tampak. Akhirnya Godot dalam lakon terkenal karya Samuel Beckett itu hanyalah sebuah khayalan.

Badan Pemeriksa Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri menyangkut akses data Kemdagri dari kantor BPK melalui sistem informasi yang dikelola bersama oleh kedua belah pihak. Salah satu proyek yang akan diawasi BPK adalah pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang di dalamnya terdapat nomor induk kependudukan senilai Rp 6 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin membuka Forum Demokrasi Bali III di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa demokrasi dapat menutup celah korupsi.

"Demokrasi tak memberi peluang bagi praktek korupsi yang menyengsarakan rakyat," katanya. Kemarin bertepatan dengan Hari Antikorupsi se-Dunia.

Menurut dia, demokrasi dapat menciptakan perdamaian dan stabilitas bagi pertumbuhan ekonomi. Namun demokrasi tak bisa dipaksakan dari luar. "Demokrasi harus ditumbuhkan dari dalam masyarakat sendiri."

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap mengatakan Kejaksaan belum bisa memenuhi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan jaksa bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Babul, stok jaksa di Kejaksaan sendiri masih pas-pasan. “Yang di sini (Kejaksaan) saja kurang,” kata Babul di kantornya kemarin.

Untuk memenuhi kekurangan jaksa di Kejaksaan Agung, kata dia, pihaknya telah menarik 113 jaksa dari sejumlah kejaksaan negeri. “Itu berarti di sana (kejaksaan negeri) kosong. Itu butuh tambahan jaksa juga,” ujarnya.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kemarin akhirnya memeriksa Bupati Subang Eep Hidayat berkaitan dengan dugaan korupsi upah pungut. Namun jaksa tak bisa melanjutkan penyidikan karena Eep tak kooperatif. "Karena dari 20 pertanyaan yang akan kami ajukan, hanya 4 pertanyaan yang dijawab," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sugiyanto di kantornya kemarin.

Direktorat Jenderal Pajak siap memasok data.
Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepakat memburu bukti-bukti suap yang diduga diterima oleh Gayus Halomoan P. Tambunan. Bukti-bukti dugaan suap yang akan ditelisik itu berasal dari tiga perusahaan dengan nilai Rp 28 miliar.

Setelah tim investigasi menyatakan gagal membuktikan ada hakim Mahkamah Konstitusi yang memeras dan menerima suap, Ketua MK Mahfud Md. mengurungkan niatnya meletakkan jabatan. "Pernyataan saya akan mundur bila tim melihat ada 1 dari 3 kasus ini yang berhubungan dengan hakim sekarang jadi bubur," kata Mahfud setelah mendengarkan pemaparan hasil tim investigasi di MK kemarin.

"Panitera tidak punya akses ke hakim."

Tim investigasi yang dibentuk untuk menyelidiki dugaan suap dan pemerasan di Mahkamah Konstitusi gagal membuktikan adanya aliran dana Rp 1 miliar ke hakim. Tapi tim yang dipimpin pengacara Refly Harun ini mengungkap dugaan keterlibatan anggota keluarga hakim dalam sebuah kasus sengketa bupati.