Sebanyak 72 ketua dan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sekolah menengah atas se-Kota Tasikmalaya mendeklarasikan Komunitas Pintar Antikorupsi (Kopiko) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya, Kamis (16/12). Ke depan, komunitas tersebut berencana mengembangkan kampanye antikorupsi ke sekolah-sekolah.

Sebelum mendeklarasikan komunitasnya, siswa sekolah tersebut mengikuti diskusi kelompok terarah yang difasilitasi oleh Tasik Corruption Watch (TCW). Kegiatan itu merupakan salah satu acara dari Pekan Antikorupsi yang digelar TCW sejak awal Desember 2010.

Koordintor Kopiko Riffandi Rizal Putra mengatakan, banyak bentuk korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah. Dengan memahami apa itu korupsi, penyebab terjadinya, dan dampak korupsi, siswa sekolah pun diharapkan dapat berkontribusi mencegah korupsi dari lingkungan terdekat.

Riffandi menyatakan, ”Pendidikan antikorupsi buat anak sekolah sangat penting biar enggak ada Gayus-Gayus yang lain di masa datang.”

Kritis
Koordinator TCW Dadih Abdulhadi menyampaikan, tujuan diadakannya diskusi kelompok terarah ialah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang korupsi, terutama dampak yang bisa ditimbulkannya. ”Kami ingin membiasakan generasi muda untuk kritis terhadap korupsi di lingkungan terdekatnya sehingga bisa ikut memberantasnya,” tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Endang Suherman menyampaikan, pendidikan antikorupsi penting untuk disampaikan kepada siswa sekolah. ”Sikap jujur, tanggung jawab, dan budaya malu jika mengambil hak orang lain merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter generasi bangsa yang komitmen terhadap pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Tidak perlu dalam pelajaran khusus, esensi pendidikan antikorupsi bisa dimasukkan dalam berbagai mata pelajaran, misalnya Kewarganegaraan, Budi Pekerti, dan Pendidikan Agama.

Endang juga menekankan pentingnya teladan atau contoh dari guru dalam pembentukan karakter siswa yang antikorupsi. Jangan sampai guru memberikan contoh yang tidak baik. (adh)
Sumber: Kompas, 17 Desember 2010