Tiga mantan kepala kepolisian resor di Jawa Barat mengakui, jumlah dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 yang mereka terima dari Kepolisian Daerah Jawa Barat tak sesuai dengan yang tertera dalam kuitansi penerimaan yang harus mereka tanda tangani.

Meski demikian, mereka tidak melaporkan kekurangan penerimaan itu. Justru mantan kepala polres itu menandatangani laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana yang tidak sesuai dengan jumlah pengeluaran riil, tetapi sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kuitansi penerimaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi sedang ”masuk angin”. Pasca-deponeering (pengesampingan perkara) Bibit-Chandra, KPK seperti hilang gairah dalam jagat pemberantasan korupsi. Kuat dugaan akibat derasnya upaya terselubung melindas KPK secara bertahap.

Terpilihnya Busyro Muqoddas sebagai nakhoda baru tidak meredakan badai yang menyerang kapal KPK. Bak berlayar di kapal bocor yang tidak akan mungkin sampai ke tujuan, nakhoda baru itu tak akan bertahan lama. DPR dan Pemerintah hanya ingin Busyro bekerja satu tahun memimpin lembaga antikorupsi tersebut.

Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis (16/12) siang tadi mendatangi Humas Universitas Indonesia, untuk meminta keterangan mengenai biaya kuliah mahasiswa. Peneliti bidang pelayanan publik ICW, Febri Hendri, mengajukan surat yang ditujukan kepada rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri.

Febri mengatakan, ICW meminta rektor bersikap transparan terkait besaran biaya kuliah mahasiswa. "Kami meminta pihak universitas memberikan data dan salinan dokumen pengelolaan dana mahasiswa," ujar Febri.

Sektor pertambangan telah lama menjadi ladang utama praktik korupsi di Indonesia. Potensi korupsi di sektor ini, menurut penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) mencapai ratusan triliun rupiah.

Press Release ICW

UI (Universitas Indonesia) adalah badan publik yang mengelola dana yang berasal dari pemerintah, swasta dan mahasiswa. Sebagai badan publik, UI berkewajiban untuk transparan dalam pengelolaan dana-dana tersebut pada publik terutama mahasiswa. Hal ini sesuai dengan pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) tentang kewajiban badan publik memberikan informasi publik yang berada dalam kewenangannnya pada publik. Informasi pengelolaan dana publik merupakan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Azhar Latif, Rabu (15/12), diperiksa sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Ia diduga menyelewengkan dana representasi dengan kerugian negara sekitar Rp 2,5 miliar.

Pemeriksaan terhadap Azhar dilakukan tiga penyidik yang dipimpin Kepala Seksi Penyidikan Kejati Sumbar Basril G. Tindak pidana korupsi dana representasi itu diduga dilakukan selama periode 2005-2009.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gayus Lumbuun, menilai, pemerintah kurang serius mengoptimalkan Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama di bidang penindakan pidana korupsi. Hal itu terlihat dari lambannya pelantikan Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK. Padahal, Komisi III DPR sudah memilih Busyro sebagai Ketua KPK sejak 25 November 2010.

Rapat Komisi XI DPR dengan Bank Indonesia diwarnai pembahasan soal isu suap dalam pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang melibatkan Bank Indonesia dan DPR.

Rapat tertutup yang berlangsung di Gedung DPR Jakarta, Rabu (15/12) malam, adalah rapat untuk membahas anggaran tahunan BI. Rapat dihadiri Gubernur BI Darmin Nasution dan para deputi gubernur BI. Darmin yang dicegat wartawan seusai rapat menolak berkomentar soal isu ini.

Hasil kerja Tim Investigasi Internal Mahkamah Konstitusi berbuntut panjang. Setelah aksi lapor ke penegak hukum yang dilakukan MK dan Bupati Simalungun JR Saragih, kini giliran Dirwan Mahmud, calon Bupati Bengkulu Selatan yang didiskualifikasi MK, bersuara.

Dirwan meminta tanggung jawab Tim Investigasi atas risiko yang diterimanya setelah memberikan testimoni. MK melaporkan Dirwan dan Makhfud, bekas panitera pengganti MK, terkait dugaan penyuapan.

Korupsi pada dasarnya merupakan penyakit kronis yang merusak moralitas para penyelenggara negara dan memiliki efek jitu terhadap proses pemiskinan dan atau sulitnya mengeluarkan rakyat dari belenggu kemiskinan.

Betapa tidak. Para pejabat dan mitra kerjanya (pebisnis dan sindikatnya) terbiasa menyimpang dari aturan yang berlaku dan mengambil bagian dari uang negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat.