STUDI banding ke luar negari, kunjungan kerja atau jalan-jalan dibiayai negara? Begitulah pro-kontra yang muncul di masyarakat dalam menyikapi kegiatan studi banding anggota DPR ke luar negeri. Pro-kontra - yang tidak mempermasalahakan nama kegiatan tersebut - muncul karena kegiatan yang dilakukan ke beberapa negara di lima benua (Asia, Eropa, Amerika, Australia dan Afrika) itu menghabiskan biaya yang sangat besar. Apalagi bila dikaitkan dengan kondisi negeri ini yang masih terdapat kemiskinan dan minimnya sarana prasarana yang mendasar bagi rakyat.

Pemerintah Ikut Menelusuri : SMS dari Singapura Hanya ’’Hoax’’

DPP Partai Demokrat (PD) memutuskan membentuk tim khusus untuk mencari dan memulangkan mantan Bendahara Umum DPP PD Muhammad Nazaruddin setelah Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono meminta para petinggi partainya menjemput Nazaruddin dari Singapura.

Menurut Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP PD, Andi Nurpati, pembentukan tim khusus ini merupakan tindak lanjut Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum, setelah pertemuan antara pengurus teras DPP dengan Ketua Dewan Pembina, Sabtu (28/5) malam.

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) tak henti-hentinya dicerca publik lantaran sering melancong ke berbagai negara. Studi banding bagi DPR hanyalah kedok demi melegalkan hasrat berwisata menggunakan biaya Negara.

Partai Demokrat (PD) menelusuri kongsi bisnis yang dibangun oleh Anas Urbaningrum dengan mantan bendahara umum partai itu, Muhammad Nazaruddin.

Anas, ketua umum PD, dikabarkan membangun perkebunan kelapa sawit bersama Nazaruddin di Provinsi Riau.
"Kami sedang mendalami informasi itu, apakah benar ada bisnis seperti itu atau tidak," ujar sekretaris Divisi Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, kemarin.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mendesak mantan Wakapolri Komjen (Purn) Adang Daradjatun membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memulangkan Nunun Nurbaeti dari Singapura.
Adang adalah suami Nunun, tersangka dalam kasus suap terhadap anggota DPR RI periode 2004-2009 dalam pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) Miranda S Goeltom.

Pimpinan DPR RI tidak mau menanggapi rumor terkait 10 anggota DPR yang terancam terkena sanksi dari Badan Kehormatan (BK). ''Pimpinan DPR hanya menerima aspek yang disampaikan oleh BK. Terkait masalah 10 anggota itu, kita jalani sesuai mekanisme yang ada. Saya tidak mau menanggapi rumor yang berkembang di luar,'' kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan usai dialog dengan Persatuan Perangkat Daerah Indonesia (PPDI) di Purbalingga, kemarin.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Untung Arimuladi menyatakan, penyidikan terhadap kasus korupsi pengadaan lahan pengganti hutan yang terkena proyek jalan tol Semarang-Ungaran masih berlanjut.

Mantan sekretaris pribadi Nunun Nurbaeti, Sumarni, mengaku mengetahui mantan bosnya menderita penyakit vertigo, bukan amnesia berat seperti yang selama ini disampaikan oleh keluarga Nunun.
Hal itu dikatakan Sumarni saat bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Ni Luh Mariani dkk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (27/5).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng, pekan depan. KPK sudah menentukan jadwal untuk memeriksa Andi, yakni Selasa (31/5) mendatang.
”31 Mei Pak Menpora diperiksa,” ujar Ketua KPK, Busyro Muqoddas di kantor KPK, Jumat (26/5).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah rencana pelarangan ke luar negeri terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bocor.

Nazaruddin, yang dicekal KPK pada Selasa (24/5), telah lebih dulu pergi ke Singapura sehari sebelumnya atau 23 Mei. Dia pergi ke Singapura dengan alasan berobat.