Indonesia Corruption Watch (ICW) mempersoalkan rencana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie melaporkan Wa Ode Nurhayati, anggota Badan Anggaran DPR yang mengungkapkan praktek mafia anggaran melalui televisi.

"Itu menunjukkan kepanikan saja," kata peneliti ICW bidang korupsi politik, Abdullah Dahlan, saat dihubungi kemarin.

Menurut Dahlan, rencana Marzuki melaporkan Nurhayati menunjukkan lemahnya iktikad pemimpin DPR untuk membuka proses anggaran di DPR. Padahal percaloan anggaran di DPR sudah banyak dikeluhkan masyarakat.

Sebagai pengungkap kasus (whistle-blower) yang mencoba membuka tabir praktek percaloan, menurut ICW, Nurhayati mestinya dilindungi. "Itu menunjukkan keberanian dia melakukan perbaikan," ujar Dahlan.

Akhir pekan lalu, Marzuki mengaku tersinggung dengan pernyataan Nurhayati dalam acara bincang-bincang yang disiarkan Metro TV pada 25 Mei lalu. Menurut dia, pernyataan Murhayati tidak berdasar dan tidak etis dilontarkan seorang anggota DPR. Karena itu, Marzuki mengancam akan melaporkan Nurhayati ke Badan Kehormatan DPR.

Sebaliknya, Nurhayati mengatakan praktek mafia anggaran yang dia ungkap pada acara Mata Najwa itu tidak mengada-ada. Politikus Partai Amanat Nasional ini pun mengaku memiliki data yang mendukung pernyataan dia. Karena itu, Nurhayati menyatakan siap dipanggil Badan Kehormatan DPR.

Majalah Tempo edisi 16-22 Mei 2011 juga mengungkapkan bahwa praktek mafia anggaran di DPR sudah berlangsung lama. Para makelar yang terlibat memuluskan usulan anggaran biasanya mendapat bayaran 5-10 persen dari total anggaran yang dikabulkan. JAYADI SUPRIADIN

JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mempersoalkan rencana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie melaporkan Wa Ode Nurhayati, anggota Badan Anggaran DPR yang mengungkapkan praktek mafia anggaran melalui televisi.

"Itu menunjukkan kepanikan saja," kata peneliti ICW bidang korupsi politik, Abdullah Dahlan, saat dihubungi kemarin.

Menurut Dahlan, rencana Marzuki melaporkan Nurhayati menunjukkan lemahnya iktikad pemimpin DPR untuk membuka proses anggaran di DPR. Padahal percaloan anggaran di DPR sudah banyak dikeluhkan masyarakat.

Sebagai pengungkap kasus (whistle-blower) yang mencoba membuka tabir praktek percaloan, menurut ICW, Nurhayati mestinya dilindungi. "Itu menunjukkan keberanian dia melakukan perbaikan," ujar Dahlan.

Akhir pekan lalu, Marzuki mengaku tersinggung dengan pernyataan Nurhayati dalam acara bincang-bincang yang disiarkan Metro TV pada 25 Mei lalu. Menurut dia, pernyataan Murhayati tidak berdasar dan tidak etis dilontarkan seorang anggota DPR. Karena itu, Marzuki mengancam akan melaporkan Nurhayati ke Badan Kehormatan DPR.

Sebaliknya, Nurhayati mengatakan praktek mafia anggaran yang dia ungkap pada acara Mata Najwa itu tidak mengada-ada. Politikus Partai Amanat Nasional ini pun mengaku memiliki data yang mendukung pernyataan dia. Karena itu, Nurhayati menyatakan siap dipanggil Badan Kehormatan DPR.

Majalah Tempo edisi 16-22 Mei 2011 juga mengungkapkan bahwa praktek mafia anggaran di DPR sudah berlangsung lama. Para makelar yang terlibat memuluskan usulan anggaran biasanya mendapat bayaran 5-10 persen dari total anggaran yang dikabulkan. JAYADI SUPRIADIN
Sumber: Koran Tempo, 30 mei 2011