Demokrat Merasa Dipermalukan

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum siap menjemput mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin di Singapura jika diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana mengatakan, pihaknya akan melakukan segala upaya untuk membantu KPK, termasuk menjemput Nazaruddin yang mangkir dari panggilan KPK. Namun dia menegaskan bahwa KPK tetap berada di barisan terdepan dalam mengusut kasus suap Sesmenpora dan kasus lain yang diduga melibatkan Nazaruddin.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar menyetujui pelimpahan berkas mantan Sekretaris Daerah Luwu Timur Andi Tallettu Umar Pangeran dan empat orang lain, yang didakwa melakukan korupsi anggaran pendapatan daerah. Pengadilan telah menunjuk majelis hakim untuk masing-masing terdakwa.

"Kasusnya segera disidangkan. Kami tinggal menetapkan jadwal sidang perdana," kata juru bicara pengadilan, Parlas Nababan, di Makassar kemarin.

Dua asisten Wali Kota Kediri ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan korupsi. Kepolisian Resor Kediri Kota menetapkan Asisten Wali Kota Bidang Administrasi Umum Edi Purnomo sebagai tersangka setelah diduga menyalahgunakan anggaran pemerintah kota sebesar Rp 131 juta. Perbuatan itu dilakukan Edi saat menjabat kepala dinas pendidikan serta merekrut guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) pada 2010.

Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan penjabat Bupati Lanny Jaya, Papua, John Way, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pemilihan umum kepala daerah senilai Rp 12,4 miliar. Kasus ini juga diduga melibatkan lima pejabat di lingkungan pemerintah daerah setempat.

"Ketua KPU Lanny Jaya Abenius Wenda dan Sekretaris KPU Esben Wakerkwa telah kami tahan dan dititipkan di Rutan Polda Papua hari ini," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Leo R.T. Panjaitan di Jayapura kemarin.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menemukan sejumlah mata uang asing di rumah Syarifuddin Umar. Uang asing yang berhasil ditemukan itu adalah uang Thailand dan dolar Singapura yang belum diketahui jumlahnya.

Penemuan uang asing ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tersebut.“Saya lihat beberapa dokumen dan mata uang asing, Thailand dan Singapura. Jumlahnya saya tidak tahu.Biarkan KPK saja yang menjelaskan,” kata kuasa hukum Syarifuddin, Agusmin Girsang, di Jakarta kemarin.

Kondisi kesehatan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nonaktif Syamsul Arifin yang terus memburuk mendapat perhatian Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Ical-panggilan akrab Aburizal Bakrie- berharap Syamsul bisa dirawat di Gleanagles Hospital Singapura. Menurut dia, tak perlu ada kekhawatiran bahwa Syamsul akan melarikan diri.Sebab,bagi Syamsul dan keluarga, saat ini yang terpenting adalah pemulihan kesehatannya yang mengalami komplikasi, dan terlihat sudah sangat mengkhawatirkan.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa mempersilakan KPK untuk memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Syahrial Sidik atas dugaan keterlibatan dalam kasus Syarifuddin Umar.

Demokrat Dituntut Tanggung Jawab

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni, kompak mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga semalam, keduanya tidak hadir tanpa memberi konfirmasi.

KPK akan segera melayangkan panggilan kedua kepada mereka.
”Sudah bisa dipastikan, baik Nazaruddin maupun Neneng tidak hadir. Tidak ada konfirmasi yang jelas,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi SP, di kantornya, Jumat (10/6) petang.

Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan Nunun Nurbaetie, tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004, tidak menggunakan paspor keponakannya selama di luar negeri.

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Muhammad Indra mengatakan sang keponakan, yaitu Yane Yunarni Alex, sudah kembali ke Indonesia. Dia datang dari Kuala Lumpur, Malaysia, dengan paspornya sendiri.

Yunarni pernah ke Singapura pada Agustus 2010 dan kembali lagi ke Indonesia pada Mei lalu. "Kalau paspornya dipakai Nunun, mana mungkin dia bisa kembali ke Indonesia," ujarnya.

Government Watch (Gowa) mensinyalir tender proyek e-KTP yang dilakukan DirektoratAdministrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri sarat kolusi dan nepotisme, apalagi yang menjadi pemenang tender e-KTP adalah konsorsium PNRI (Percetakan Negara Republik Indonesia).

“Gowa menilai penetapan Konsorsium PNRI dan Astra Graphia patut diduga merupakan hasil kolusi dan bertentangan dengan PP No 54/2010, karena kedua perusahaan tersebut menawarkan produk AFIS bermerek serupa; yaitu merek L1 Identity Solutions.