Publik Minta Pengelolaan Anggaran Transjakarta Dibuka

Buruknya manajemen bus Transjakarta membuat para penggunanya mengeluh. Pelanggan mempertanyakan pengelolaan pendapatan dari penjualan tiket dan dana subsidi pemerintah daerah.

Segerobak Instruksi SBY

Tangkap Nazaruddin. Usut pelaku penganiayaan aktivis ICW, Tama S Langkun. Terapkan hukum tanpa pandang bulu. Pemerintah menjamin agenda pemberantasan korupsi secara nasional. Saya (SBY) sangat adil dan tidak ragu-ragu dalam pemberantasan korupsi. Katakan tidak pada korupsi!

Ada banyak lagi instruksi, slogan, pidato, dan pernyataan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—sebagai kepala negara dan pemerintahan ataupun bagian dari partai politik—yang semakin hari semakin jauh panggang dari api.

Laporan Sengketa Informasi; BLU Transjakarta Wajib Transparansikan Anggaran Kepada Publik

Press Release

Terobosan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk menciptakan transportasi publik yang aman, cepat dan nyaman dengan melahirkan bus transjakarta (busway) patut di apresiasi. Untuk mengatur operasionalisasi bus transjakarta, Pemda DKI Jakarta kemudian membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta sebagai unit pelaksana teknis dinas perhubungan provinsi daerah khusus jakarta.

Uang Sekolah Disebar ke Pejabat

Tingginya biaya pendidikan terjadi karena korupsi sudah sedemikian menggurita. Sekolah berupaya menghimpun dana dari orangtua siswa untuk membiayai sistem yang korup.

Mengkorupsi Uang Orang Tua Murid, Menyenangkan Politisi Dan Pejabat Dinas Pendidikan

(Kasus SMAN 1 RSBI Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, SMAN 70 RSBI Jakarta dan SD 012 RSBI Rawamangun Jakarta, SMPN 1 RSBI Cikini)

Press Release: KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)

Eksekusi Mantan Kepala Balai Karantina Hewan Terbengkalai

Eksekusi mantan Kepala Balai Karantina Hewan Sulawesi Selatan, I Wayan Stapa, hingga saat ini belum dilakukan. I Wayan, yang kini menjabat sekretaris daerah di Bangli, Bali, adalah terpidana kasus korupsi tukar guling tanah pada 1996. "Kami masih mencari kejelasan tentang memori kasasi terdakwa," kata juru bicara pengadilan, Makmur, kemarin.

Kasus Korupsi Pin Emas; Kerugian Negara Ternyata Lebih Tinggi

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bulukumba Ruslan Muin mengatakan kerugian negara dalam kasus korupsi pengurangan berat pin emas milik 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba ternyata lebih besar. Hal tersebut berdasarkan penghitungan Pegadaian Makassar.

Semula, berdasarkan laporan Badan Pengawasan Daerah Bulukumba, disebutkan bahwa kerugian negara akibat berkurangnya berat pin emas berjumlah Rp 24 juta. Kejaksaan kemudian melakukan pengecekan harga kepada Pegadaian Makassar sebagai saksi ahli. Hasilnya, angka yang didapatkan Pegadaian lebih tinggi.

"Mesin Kepolisian Tak Jalan"

Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo diminta bertanggung jawab atas sejumlah kasus dugaan korupsi yang sampai kini belum jelas penyelesaiannya. "Kalau mandek, kan berarti mesinnya ada yang tidak jalan," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, saat dihubungi kemarin.

Anggota Komisi Hukum DPR ini mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasus-kasus yang mandek di kepolisian. "Kalau Polri memang tak sanggup, KPK harus mengambil alih. Kalau Polri masih sanggup, ya, KPK harus mengawasi," dia menuturkan.

Mantan Inspektur Jenderal Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Muhammad Sofyian, sebagai tersangka dalam kasus korupsi berbagai proyek pengadaan barang dan perjalanan dinas pada tahun anggaran 2009.

"KPK menemukan dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan kasusnya ke penyidikan," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., kemarin.

Pejabat Jadi Tersangka 'Kasus Nazar'

Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, Giri Suryatmana, menjadi tersangka dalam salah satu kasus yang diduga melibatkan Muhammad Nazaruddin.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Ibnu Hamad kemarin mengkonfirmasi kabar yang diperoleh Tempo sejak awal pekan lalu itu. "Ya, satu orang pejabat Kemendiknas, GS, telah ditetapkan menjadi tersangka sekitar satu bulan lalu," kata Ibnu ketika diminta konfirmasinya tadi malam.

Subscribe to Subscribe to