Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Drs Anwar Ali, Selasa siang, resmi menjadi tahanan kejaksaan setempat atas kasus dugaan korupsi.

Berita acara pemeriksaan (BAP) 10 anggota DPRD Padang, Sumatra Barat (Sumbar) yang terlibat kasus korupsi dana APBD Kota Padang sebesar Rp10,442 miliar, kemarin, dilimpahkan dari kejaksaan ke pengadilan.

Langkah Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) melaporkan dugaan adanya praktik KKN dalam penjualan dua unit tanker very large crude carrier (VLCC) yang masih dalam pemesanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak digubris jajaran manajemen Pertamina. Mereka bersikukuh dengan keputusan semula. Alasannya, tidak ingin membebani cash flow perusahaan.

Rencana pemeriksaan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh terkait kasus dugaan korupsi Rp 30 miliar dipastikan molor. Sebab, untuk memeriksa Puteh, polisi harus menunggu izin tertulis dari Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sambutan Kemitraan dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman NU-Muhammadiyah-Kemitraan

Anggota DPRD Jateng periode 1999-2004 diketahui telah menaikkan anggaran pendapatan atau gaji cukup fantastis yang besarnya mencapai 100%. Anggaran yang semula sebesar Rp 5,67 miliar meningkat menjadi Rp 10,59 miliar dalam APBD 2004 perubahan.

Adanya kenaikkan anggaran sebesar Rp 4,91 miliar tersebut menurut Kepala Bidang Investasi dan Monitoring Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Boyamin patut diduga merupakan taktik Dewan untuk mencairkan dana purnabakti atau uang pesangon.

Karena merasa tidak nyaman dengan kondisi masyarakat Cianjur yang sebagian besar masih berada dalam kesulitan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, K.H. Abdul Qodir Rozy secara mengejutkan mengembalikan dana purnabakti yang belum lama ini diterimanya.

Kejaksaan Negeri Bale Bandung (Kejari Bale Bandung) akhirnya mengirimkan usulan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kasus KUT yang melibatkan lima tersangka pengurus Yayasan Pelita Dwi Warna (PDW) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar). Usulan itu disampaikan karena sampai saat ini belum ditemukan bukti yang mendukung keterlibatan para tersangka itu.

RSU Kab. Sumedang diduga telah melakukan penyimpangan penggunaan dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Kesehatan tahun 2003. Dugaan itu berdasarkan laporan hasil audit kinerja yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Kejari Garut mengharapkan Gubernur Jabar segera memberikan surat izin pemeriksaan terhadap seluruh anggota DPRD Kab. Garut yang diduga melakukan tindak korupsi sebesar Rp 6,6 miliar tahun anggaran 2001-2003. Surat permintaan izin pemeriksaan sendiri sudah dilayangkan kepada gubernur beberapa bulan yang lalu, tetapi hingga kini belum ada tanggapan.