KPK 4 tahun mendatang
Pada rabu malam (17/12) Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR - RI), akhirnya memutuskan 5 orang yang akan mengisi kursi pimpinan KPK. Mereka adalah Alexander Marwata, Saut Sitomorang, Basaria Pandjaitan, Agus Rahardjo, dan La Ode Syarif. Tahap selanjutnya, pimpinan KPK terpilih akan diserahkan kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan (selambat – lambatnya 30 hari kerja).
Antikorupsi, 17/12/2015 – ICW penuhi panggilan sidang kode etik BPK RI. Dalam kesempatan tersebut ICW memberikan keterangan perihal pengaduan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala BPK RI Perwakilan DKI Jakarta Efdinal.
“Ada beberapa hal yang kami sampaikan seperti kronologis laporan, cara mendapatkan bukti data, dan hal-hal yang menjadi alasan mengapa perbuatan Efdinal masuk kategori pelanggaran etik,” ujar Wakil Koordinator ICW Ade Irawan setelah bertemu dengan Majelis Kode Etik BPK RI.
POKOK BERITA:
“Basaria, Alexander, dan Surya Jadi Unggulan”
Antikorupsi 17/12/15 - Mekanisme dalam proses uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK dianggap tidak jelas. Proses pembahasan yang dilakukan oleh DPR RI tersebut dianggap terlalu tertutup sehingga tidak diketahui unsur penilaiannya.
“Indikator penilaian para calon tidak jelas, kita tidak mengetahui proses politik yang dilakukan DPR melalui partai politik masing-masing,” kata Koordinator Divisi Kampanye Publik dan Advokasi Tama S. Langkun. Sebab itu diperlukan perbaikan agar mekanisme pemilihan terukur dan lebih jelas.
Sidang MKKE (Majelis Kehormatan Kode Etik) BPK RI yang memproses kasus dugaan konflik kepentingan dan pelanggaran etik oleh Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta harus obyektif dan bebas dari intervensi politik. Hal ini penting untuk membuktikan dan memutuskan apakah Kepala BPK Jakarta bersalah karena memiliki konflik kepentingan dan melanggar kode etik BPK RI.
Antikorupsi, 17/12/2015 - Upaya penghancuran KPK tidak hanya dilakukan dari luar. Namun juga dilakukan dari internal lembaga KPK. Plt. Pimpinan KPK Taufiequrrachman Ruki dituding turut berperan melakukan upaya penghancuran tersebut.
Demikian dilontarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang melakukan aksi di gedung KPK. “Ruki menghancurkan KPK dari dalam. Terima kasih untuk komisioner lain yang turut membiarkannya,” kata Aradilla Caesar dari Indonesia Corruption Watch.
Antikorupsi, 17/12/2015 – Presiden RI Joko Widodo dituntut tegas menolak pembahasan Revisi UU KPK. Presiden menjadi satu-satunya aktor tersisa yang dapat menghentikan upaya penghancuran KPK.
“Berlanjut atau tidaknya tergantung dari Presiden, ia tidak boleh mengeluarkan Surat Presiden tentang Persetujuan Pembahasan Revisi Undang-Undang KPK,” ujar Miko Ginting, anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan yang turut melakukan aksi di gedung KPK (16/12).
Antikorupsi, 16/12/2015 - Pemberantasan Korupsi tidak hanya milik segelintir orang. Semua pihak dapat melakukan usaha pemberantasan korupsi.
“Semuanya bisa, termasuk juga musisi bisa turut berperan,” Ujar Koordinator Divisi Kampanye Publik dan Advokasi ICW Tama S. Langkun. Hal ini juga menjadi salah satu alasan ICW untuk mengeluarkan album Frekuensi Perangkap Tikus Vol. II. Penyebaran pesan antikorupsi dapat dilakukan oleh musisi melalui karya-karyanya.
Antikorupsi, 16/12/2015 – ICW meluncurkan Album Antikorupsi bertajuk Frekuensi Perangkap Tikus (FPT). Digelar di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail Kuningan Jakarta pada (15/12), album jilid kedua ini melibatkan 8 grup musik dari pelbagai generasi.
Musisi yang terlibat dalam album ini ialah Sore, Ebiet G Ade ft. L’Alphalpha, Indie Art Wedding, The Experience Brothers, Anda dan Bonita, Jirapah, White Shoes & The Couples Company, dan Orkes Moral Pancaran Sinar Petromaks (OM PSP).
Antikorupsi, 15/12/2015 - Komisi III DPR RI diminta untuk lebih serius dalam memilih calon pimpinan KPK. Banyak catatan negatif yang muncul dari proses uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK.
“Apa dasar mereka memilih jika banyak anggota yang absen?” ujar Aradilla Caesar, anggota Divisi Hukum & Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), menanggapi proses uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK.
