Pemotretan hutan melalui udara tidak pernah dilakukan Adiwarsita Adinegoro ketika menjabat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Selain itu, program pelestarian hutan juga tidak dijalankannya.
Direktur Administrasi dan Keuangan Radio Republik Indonesia (RRI) Suratno dijebloskan ke Rumah Tahanan Polda Metro Jaya kemarin. Suratno ditahan usai diperiksa selama sekitar tujuh jam di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin memvonis Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) Nurdin Halid dengan hukuman penjara dua tahun enam bulan.
Kerja kerasnya mengampanyekan perang terhadap korupsi mendapat pengakuan. Pengakuan itu tidak dari masyarakat Indonesia atau pemerintah, tetapi dari dunia internasional. Ramon Magsaysay Award (2005) diserahkan kepada warga negara Indonesia bernama Teten Masduki, Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch
Temuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara ternyata makin merisaukan. Sebab, hampir semua dinas dan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut diduga me-mark up Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2004 dalam berbagai proyek.
Mantan Wali Kota Padang selama dua periode, Zuiyen Rais, yang tersangkut kasus dugaan korupsi menyetujui pengalokasian anggaran Sekretariat dan Belanja DPRD Kota Padang sebesar Rp 8,4 miliar, yang berasal dari APBD Kota Padang tahun 2001/2002, Senin (8/8) divonis bebas.
Sampai saat ini, rencana Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh untuk menggunakan hak oportunitasnya, dengan melindungi orang yang memberikan informasi kepada kejaksaan dalam perkara korupsi kemudian mengesampingkan perkaranya, masih sebatas wacana. Penerapan dan penggunaannya baru akan dibahas lebih mendalam.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Nazaruddin Sjamsuddin mulai diadili Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Senin (8/8).
Realisasi anggaran Rp 168,6 miliar bagi Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, yang diduga ada penyimpangan, masih diaudit Badan Pemeriksa Keuangan dan terkesan lambat. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan yang diharapkan turut mengaudit, hingga Senin (8/8), belum diserahi berkas-berkasnya.
