Koalisi Pemantau Kejaksaan melaporkan 11 jaksa nakal dan bermasalah yang ada di delapan kota di Indonesia kepada Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Mereka diduga memeras dan menerima suap dari terdakwa dalam kasus yang sedang ditangani. Kami laporkan ke Jaksa Agung karena kejaksaan tinggi di wilayah masing-masing tidak merespons, ujar Arief Furqon dari lembaga Sanksi Borneo, salah satu anggota koalisi.
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya dugaan kerugian negara di Departemen Kesehatan. Tapi Anwar enggan menyebutkan jumlah kerugian itu. Jangan dululah. Nanti DPR marah, kata Anwar Nasution, Ketua BPK, kemarin di Jakarta.
Belum lagi selesai isu tentang kunjungan ke luar negeri dan kenaikan gaji anggota DPR, tiba-tiba tersingkap kasus tak sedap lainnya, yaitu praktik percaloan penentuan anggaran. Tudingan itu dialamatkan pada sejumlah anggota dewan yang diduga calo penentuan anggaran projek dan bantuan bencana alam.Kasus itu mencuat setelah Moh. Darus Agap (Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi) mengemukakan temuannya tentang dokumen jual beli budgeting senilai Rp.609 miliar untuk 174 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Menurut anggota Komisi V itu, sejumlah anggota dewan yang menjadi koordinator penyaluran dan pencairan dana bantuan menghubungi sejumlah bupati di daerah. Mereka meminta fee bila bupati yang bersangkutan menginginkan pencairan dana bantuan itu segera turun. Hasil temuan itu tersingkap adanya selisih angka dana bantuan pascabencana, yang seharusnya Rp.633 miliar, tetapi tercantum Rp.609 miliar. Konon para pelakunya berasal dari dalam (anggota DPR sendiri-red) dan ada juga dari luar DPR. (Media Indonesia, 13/9/05).
Simpang siur status Brigjen Ismoko mulai terkuak. Ternyata, penanganan kasus mantan direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim itu dipisah dari kasus mantan anak buahnya, Kombes Pol Irman Santoso.
Pemeritahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan untuk menaikkan harga BBM mulai 1 Oktober 2005 dalam upaya mengurangi defisit anggaran. Sebab, tahun ini subsidi untuk BBM mencapai Rp 130 triliun.
Rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) di masa mendatang diharapkan semakin fair dan transparan. Ini jika Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Birokrasi bisa mencapai target dengan efektif.
Bupati Jayawijaya David Agust Hubi, kemarin, mulai diperiksa Kepolisian Daerah (Polda) Papua dalam kasus dugaan korupsi sebesar Rp56 miliar.
Hingga saat ini tambahan anggaran Rp 2 triliun untuk Tentara Nasional Indonesia masih dibicarakan.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis lima hingga tujuh tahun penjara kepada lima terdakwa pembobol Layanan Bisnis Ritel Bank BNI cabang Pondok Indah senilai Rp46,457 miliar.
