Kopi Cek Rp 250 Juta Terselip di Kamar Harimau
Kasus suap Rp 5 miliar yang diduga melibatkan ketua majelis yang kebetulan juga Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menjadi bukti betapa parahnya kerusakan pada sistem peradilan di Indonesia. Bagaimana modus suap dan para calo perkara itu beroperasi?

Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan semakin kuat. Bahkan KPK diminta tidak sungkan untuk memeriksa sejumlah hakim agung yang diduga terkait kasus tuduhan suap Rp5 miliar.

Para pengacara senior merasa terusik dengan praktik suap di Mahkamah Agung. Ketua PBHI Hendardi mengatakan, bila ketua MA sudah terindikasi terlibat suap perkara, bagaimana dengan hakim agung yang lain.

Mafia peradilan sudah semakin nyata sepak terjangnya. Bahkan Mahkamah Agung, benteng terakhir penjaga keadilan, sudah menjadi sarangnya. Dapatkah peradilan dibersihkan?

Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Mohamad Taufik belum kunjung disidang. Sebab, berkas perkaranya baru dalam tahap prapenuntutan tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak 3 Oktober lalu.

Probosutedjo sempat melarang Harini mengikuti Pono.

Hingga menjelang pekan kedua Oktober, Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap dugaan korupsi di Sekretariat Negara.

Wali Kota Kupang Semuel Kristian Lerik diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kasus dugaan suap sebesar Rp1 miliar kepada mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT Bachtiar Robin Panggaribuan.

Situs pemerintah Mentawai menghabiskan dana APBD Rp 2 miliar.

Langkah Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriantono akan melaporkan dugaan indikasi korupsi di tubuh Departemen Pertanian (Deptan) senilai Rp 733 miliar kepada Jaksa Agung, dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.