Meskipun terdakwa korupsi impor gula ilegal Nurdin Halid dibebaskan dengan alasan 19 tanda tangan saksi palsu, kepolisian siap menggulirkan kembali kasus itu dengan memperbaiki berita acara pemeriksaan (BAP).
Kejaksaan Tinggi Jambi minta tim ahli bangunan memeriksa dan meneliti kondisi fisik bangunan Sekolah Luar Biasa Prof Dr Sri Sudewi Masjchun Sofwan di Telanipura, Jambi, apakah masih layak digunakan atau tidak. Pihak terkait pembangunan gedung yang dibiayai anggaran belanja tambahan APBD Jambi 2002-2004 Rp 6,51 miliar diundang ke Kejati untuk didengar keterangannya.
Setelah tertunda selama lima bulan, berkas perkara dua tersangka kasus dana kapling, yaitu Eka Santosa dan Suyaman, Senin (19/12), akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung.
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengemukakan, keputusan hakim yang mengatakan bahwa berita acara terkait kasus Nurdin Halid ada yang dipalsukan, itu tergesa-gesa. Keputusan palsu atau tidaknya berita acara belum dapat dinyatakan kebenarannya karena hanya berdasarkan keterangan saksi dan belum dibuktikan oleh laboratorium kriminal.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mencanangkan reformasi peradilan di Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (20/12) ini. Acara ini dihadiri seluruh unsur pimpinan MA, hakim agung, serta seluruh ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama.
Selain untuk membiayai kegiatan Komisi VI DPR periode 1999-2004 memantau penyelenggaraan haji, Dana Abadi Umat atau DAU juga digunakan untuk melunasi kredit rumah salah satu anggota DPR periode yang sama.
Hasil survey yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan indeks korupsi tertinggi, telah menurunkan tingkat kepercayaan dunia internasional.
Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi Anti Korupsi. Lambatnya pemerintah meratifikasi konvensi itu justru menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan menata ulang (restrukturisasi) keimigrasian agar menjadi lebih bersih, profesional, kredibel, dan akuntabel. Selain itu, setelah melakukan investigasi dan pemeriksaan, Presiden akan melakukan penggantian pejabat.
Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Nasional, (9/12/2005), diselenggarakan apel pelajar di Tugu Proklamasi untuk mencetuskan Sumpah Pelajar Indonesia.
