Meski Indonesia merupakan negara namun pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam bentuk korupsi tidak pernah berhenti. Korupsi telah menjadi masalah budaya yang artinya telah membudaya di kalangan bangsa Indonesia. Korupsi sebagai penyakit sosial masyarakat yang kompleks tentu menuntut pemecahan yang kompleks pula.
PLN melakukan alihdaya (outsourcing) dalam proyek Rencana Induk Sistem Informasi. Alihdaya tersebut diduga kental praktek persaingan usaha tidak sehat.
Saya lebih hormat kepada mereka yang mengundurkan diri karena tidak sanggup mengerjakan tugas yang ada dibandingkan dengan alasan lainnya, kata Halius Hosen, saat berpidato tanpa teks pada pembukaan rapat kerja jajaran Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat di Bandung, Selasa (20/12).
Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Sutanto mengatakan, pihaknya akan menyidik ulang kasus korupsi impor gula Thailand yang melibatkan mantan Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa Nurdin Halid.
Presiden Yudhoyono memberikan izin bagi Kejaksaan Agung untuk memeriksa dua pejabat, yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara dan anggota DPR/MPR.
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan segera memproses pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan studi banding anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR ke Mesir pada 16-23 Desember 2005. Pada minggu pertama masa sidang, BK akan segera mengadakan rapat untuk membahas persoalan ini.
Korps hakim kita terserang paranoid solidarity. Kalau ada hakim yang diributkan terlibat penyuapan atau mafia peradilan, maka para hakim yang lain ramai-ramai melakukan pembelaan dengan mengatasnamakan independensi lembaga peradilan.
Serangan balik terhadap aksi-aksi pemberantasan korupsi, termasuk juga belum adanya upaya perbaikan sistem, menunjukkan masih belum adanya kesadaran Indonesia dalam kondisi darurat korupsi. Aneka terobosan untuk mengobati Indonesia kerap kali dicibir sebagai upaya mengada-ada.
Ponco Sutowo, salah seorang ahli waris kekayaan Ibnu Sutowo, diperiksa dalam kasus korupsi Setneg. Posisinya sebagai saksi perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton, Jakarta, yang diduga merugikan negara sampai Rp 1 triliun.
Pengadilan Negeri Banjarmasin kemarin menghukum mantan Wali Kota Banjarmasin Midfai Yabani dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Yabani dinyatakan tidak terbukti melakukan korupsi karena tidak menikmati uang korupsi dari pertanggungan asuransi.
