Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten Syarifial, Senin (16/1), diperiksa Kejaksaan Tinggi Banten. Dia dimintai keterangan terkait dengan dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banten tahun 2004 senilai Rp 1,5 miliar.
Beberapa kesaksian baru terungkap dalam sidang kasus korupsi PT Jamsostek dengan terdakwa mantan Direktur Investasi Andy Rachman Alamsyah. Dalam persidangan, dia terbukti mengabaikan dan mencemooh hasil pemeriksaan staf bahwa pembelian obligasi subordinasi Bank Global senilai Rp 100 miliar adalah tidak layak.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Faisal Siregar, Senin (16/1) sekitar pukul 20.00 menyerahkan diri kepada polisi. Hal itu dilakukannya sekitar 16 jam setelah pulang menunaikan ibadah haji.
Penyidikan terhadap korupsi penyelengaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KTT AA) terus berlanjut. Kemarin, Timtastipikor memeriksa Guntur Purnomo. Guntur adalah pegawai di PT Wisata Candi Borobudur yang menyuplai suvenir selendang batik.
DALAM rangka pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keimigrasian pada hakikatnya bukan hanya sebagai penjaga pintu gerbang, melainkan juga sebagai penjaga tegaknya kedaulatan negara. Apalagi dalam menghadapi kehidupan lima atau sepuluh tahun mendatang, yakni memasuki kurun waktu perekonomian dan perdagangan bebas. Langsung atau tidak langsung akan membawa pengaruh pada pola pikir dan perilaku warga dunia, termasuk manusia Indonesia.
Henry Siahaan, rekanan Polri dalam proyek alat dan jaringan komunikasi (alkom-jarkom) Polri kemarin diperiksa penyidik Mabes Polri terkait dugaan mark-up Rp240 miliar dalam proyek senilai Rp602 miliar.
DI tengah profil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diberitakan sering menggusur kaum miskin kota, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Pemprov DKI menyisihkan sebagian uangnya untuk membantu warganya yang kesulitan secara ekonomi. Sayangnya, kebijakan mulia ini rawan penyalahgunaan.
James Darsan Tonny, peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Mahkamah Agung (MA), yang terbukti memeras tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia positif dipecat. Saat ini SK (surat keputusan) pemecatannya tinggal ditandatangani Sekretaris MA M. Rum Nessa.
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) merupakan dana bergulir tanpa bunga atas dasar prinsip tribina; bina fisik/lingkungan 60%, bina ekonomi 20%, dan bina sosial 20%.
PRO-KONTRA mengenai dana penguatan kelurahan bergulir ketika DPRD membahas RAPBD 2006. Sebagian besar anggota dewan meragukan keberhasilan program ini karena disinyalir rawan penyimpangan, seperti pengucuran dana program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK). Selain itu, laporan program dana penguatan yang telah diterapkan di 10 kecamatan dan 50 kelurahan percontohan di DKI Jakarta pada 2005, belum masuk.
