Kepastian Gugatan Perdata Soeharto Belum Jelas

Kejaksaan Agung belum bisa memastikan pengajuan gugatan perdata terhadap tujuh yayasan Soeharto ke pengadilan. Kejaksaan belum menunjuk jaksa pengacara negara dalam gugatan perdata kasus ini, ujar Direktur Perdata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Yoseph Suardi Sabda saat dihubungi kemarin.

Kejagung Diminta Usut APBD Papua

Gubernur terpilih Papua Barnabas Suebu terus bersafari ke sejumlah pejabat pusat. Setelah melaporkan kosongnya kas APBD 2005 kepada Wapres Jusuf Kalla, gubernur yang pelantikannya tertunda gara-gara dugaan ijazah palsu itu menemui Wakil Jaksa Agung Basrief Arief.

Dipanggil KPK, Dirut Garuda Tak Berkomentar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin serius mengungkap dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (GI). Setelah memeriksa direktur dan mantan direktur serta seorang general manager, kemarin giliran Dirut Emirsyah Satar dimintai keterangan.

Sejumlah Pejabat Tersangka Korupsi

Mereka diancam hukuman penjara 20 tahun.

Korupsi KPU; KPK Didesak Usut Lima Anggota Lainnya

Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengusut lima anggota dan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang belum tersentuh.

Kejaksaan Bentuk Tim Gugatan Perdata Soeharto

Kejaksaan tinggal menunggu surat kuasa khusus dari Menteri Keuangan.

Dua Pegawai Departemen Kelautan Didakwa Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang perdana kasus korupsi pengadaan peralatan laboratorium Departemen Kelautan dan Perikanan yang merugikan keuangan negara Rp 2,7 miliar. Dua terdakwa dalam kasus ini adalah Dasirwan, pemimpin proyek, dan Jules Fulop Pattiasina, ketua tim pengadaan.

Penahanan Syafruddin Ditangguhkan; Jaminan Penangguhannya Rp 250 Juta

Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung, Jumat (11/8) sekitar pukul 15.30, keluar dari rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Pengaturan Pejabat Berbisnis

Kasus percaloan anggaran pondok dan katering haji yang dilakukan KH Aziddin (anggota Fraksi Partai Demokrat) membuka mata publik akan fakta keterlibatan politikus dalam bisnis yang melibatkan uang rakyat. Praktek semacam ini juga tersirat dalam kasus indikasi pemerasan dan ancaman anggota terkait dengan dana bencana.

Negatif, Penutupan Kasus Calo Dana Pascabencana; PDI Perjuangan Minta Pimpinan DPR Ungkap Lengkap

Penutupan kasus dana pascabencana akan menimbulkan kesan negatif di masyarakat. Pasalnya, hal ini kembali memperlihatkan kompromi yang keliru antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Kehormatan DPR.

Subscribe to Subscribe to