Polisi Lengkapi Berkas Korupsi PLN

Untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi pada proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap Borang, Sumatera Selatan, yang melibatkan Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono, polisi akan memeriksa rekanan PLN, Komisaris PT Guna Cipta Mandiri David MacDonald, yang kini berada di Australia.

Dana Sosialisasi UUD 1945 Dipersoalkan

Pertanggungjawaban keuangan hanya kepada BPK.

Daan Dimara Merasa Jadi Tumbal Permainan KPU

Anggota Komisi Pemilihan Umum Daan Dimara merasa dijadikan tumbal. Ia merasa ada sebuah rekayasa yang dimainkan pimpinan KPU, Kepala Biro Hukum KPU WS Santoso, dan Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Bakri Asnuri.

Anggota DPR Ajak Keluarga ke Korea Utara

Sebanyak 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan berkunjung ke Korea Utara pada 11-14 September.

Jaksa Agung Setujui Dakwaan Hilton

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh telah menyetujui berkas dakwaan kasus dugaan korupsi dalam perpanjangan hak guna bangunan Hotel Hilton. Koreksi dari Jaksa Agung sudah selesai dan tidak ada perubahan, ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Hendarman Supandji di kantornya kemarin.

Kepala Polisi: Unsur Korupsi Kasus Borang Terpenuhi

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutanto kembali menegaskan bahwa berkas penyidikan kasus dugaan korupsi pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Borang, Sumatera Selatan, dengan tersangka Direktur Utama PLN Eddie Widiono sudah lengkap.

Putusan MK dan Legislasi DPR

Membingungkan. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi undang-undang.

KPK Kembali Periksa Nurmahmudi

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Menteri Kehutanan, Nurmahmudi Ismail. Dia diperiksa perihal terbitnya surat keputusan pada 2000 tentang pemberian kewenangan kepada kepala daerah untuk menerbitkan surat izin pemanfaatan hasil hutan.

Pemerintah Terus Berupaya Mendegradasi Usulan DPR

Pemerintah terus berupaya mendegradasi naskah Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi atau RUU KMIP usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila usulan DPR cenderung memberi keleluasaan pada publik untuk memperoleh informasi, pemerintah malah sebaliknya, cenderung mencantumkan sejumlah prasyarat.

Terdakwa Hanya Jalankan Perintah

Sebagian dana untuk operasional konsulat.

Subscribe to Subscribe to