Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengambil alih kasus pelepasan lahan Bandar Udara Kutai Kartanegara yang selama ini ditangani Polda Kalimantan Timur.
Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten mengembalikan berkas penyidikan kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Soekarno-Hatta ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Secara formal berkas para tersangka belum memenuhi persyaratan, kata Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten Kamal Sofyan di Tangerang kemarin.
Perkara wesel ekspor senilai 230 juta dollar AS yang diterbitkan Unibank, kemudian terjadi wan prestasi, sampai saat ini masih dalam status penyidikan polisi. Belum pernah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas perkara itu. Bahkan, status Sukanto Tanoto, mantan pengendali Unibank, masih tetap sebagai tersangka sejak 2001.
Komisi Ombudsman Nasional Nusa Tenggara Timur dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat melaporkan jaksa T.S. Hasibuan ke kantor kejaksaan tinggi setempat. Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur itu dituding memeras seorang saksi kasus ijazah palsu.
Penuntut umum Wisnu Baroto menuntut Khusnul Yakin Payopo, terdakwa kasus dugaan korupsi dalam pungutan liar pengurusan dokumen keimigrasian di Penang, Malaysia, empat tahun penjara. Wisnu menilai Kepala Subdirektorat Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang, Malaysia, itu terbukti melakukan korupsi dengan melakukan pungutan liar pengurusan dokumen keimigrasian. Terdakwa telah menyelewengkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, ujar Wisnu membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.
Panitia Anggaran DPR mengingatkan Departemen Pertahanan untuk segera bertemu dan memberikan penjelasan rinci dan transparan apabila tetap berkeinginan mengadakan pembelian langsung 32 panser jenis VAB (Vehicule de l
Daan Dimara, terdakwa kasus dugaan korupsi segel suara pemilihan umum, hari ini akan melaporkan Hamid Awaludin--koleganya saat di Komisi Pemilihan Umum--ke polisi. Anggota Komisi Pemilihan Umum itu melaporkan dugaan sumpah palsu Hamid saat memberikan kesaksian terhadap Daan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Kesan diskriminasi ataupun tebang pilih masih terasa dalam penanganan kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Diskriminasi mencolok terlihat dari jauh lebih sedikitnya eksekutif daerah yang dijadikan tersangka dibandingkan dengan anggota DPRD.