Sebanyak 46 anggota DPRD provinsi dan kabupaten di Sulawesi Tenggara yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000.
No: 222/SK/BP/ICW/X/2006
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Suyitno Landung, Selasa (10/10), akhirnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, setelah Landung divonis 18 bulan, apa lagi yang akan dilakukan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto, terutama untuk membenahi institusinya? Atau apakah perkara Landung merupakan puncak gebrakan Sutanto?
Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menjatuhkan vonis sangat rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi impor beras ilegal 60.000 ton dari Vietnam dinilai mengecewakan. Kejaksaan Agung menyatakan banding atas putusan itu dan mengajukan kasasi.
Mantan Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama Budhi Susanto dan Komisaris Utama PT Armada Usaha Bersama Hadi Wuryandanu, rekanan pengadaan 89 bus untuk proyek Koridor I Blok M-Kota, Rabu (11/10), diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi terdakwa mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Rustam Effendy Sidabutar di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.
Politikus Golkar mengkritik Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, karena melakukan kunjungan safari Ramadan ke 30 kabupaten/kota. Agung diminta menjelaskan statusnya dan dana yang digunakannya. Ini ironis. Kalau buat pimpinan (DPR), gampang sekali anggaran itu keluar. Tapi, kalau untuk anggota, wuih..., sulit dan rumit, kata Wakil Ketua Fraksi Golkar Ferry Mursyidan Baldan di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.
Dana reses bagi para anggota DPR mesti makin ketat pertanggungjawabannya. Dengan masa reses persidangan saat ini yang dimulai 18 Oktober nanti beririsan dengan libur Idul Fitri, bisa-bisa dana reses untuk kunjungan ke daerah pemilihan itu berbelok menjadi semacam tunjangan hari raya (THR).
Advokat John Waliry, Selasa (10/10), melaporkan Direktur Penyidikan Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Suwandi kepada pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan Togar R Hoetabarat. John Waliry
Prihatin sekali melihat mereka menyimpan uang di sana.
Mantan Bupati Sukabumi periode 2000-2005, Drs. H. Maman Sulaeman, dituntut hukuman penjara 4 tahun dipotong masa tahanan, denda Rp 50 juta dengan subsider 4 bulan kurungan, serta wajib mengganti kerugian negara Rp 1,9 miliar. Jika harta benda yang disita tidak mencukupi untuk mengganti uang negara, hukuman bagi terdakwa ditambah selama 1 tahun.
