Saat ini setidaknya ada tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan. Meskipun putusan itu belum berkekuatan hukum tetap, partai politik dirasa perlu memberikan sanksi sebagai komitmen menjadikan DPR lembaga terhormat.
Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik kinerja Kejaksaan Agung. Menurut Arbab Paproeka, anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dari hasil penilaian Komisi Hukum DPR, pengusutan kasus-kasus korupsi oleh kejaksaan hanya mematok target kuantitas. Padahal, kata dia, yang lebih penting adalah pengembalian kerugian negara. Sebenarnya ini bagian terpenting dari pengusutan kasus korupsi, ujar Arbab di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu lalu.
Pendanaan yang minim dianggap sebagai sumber utama terpuruknya pendidikan nasional. Berbagai masalah akut, seperti buruknya sarana dan prasarana sekolah, tingginya murid drop out, serta guru yang tidak berkualitas, ditengarai disebabkan oleh sangat terbatasnya dana yang disediakan.
Kalibata, antikorupsi.org-Terkuaknya kasus keterlibatan anggota DPR dalam menyalurkan voucher pendidikan menimbulkan polemik baru. Membuktikan bahwa wacana transparansi sebagai bagian dari good governance masih jauh dari birokrasi pendidikan kita.
Pemberantasan korupsi memasuki babak baru. Setelah berbagai kebijakan dan metode ditempuh, kali ini muncul gagasan yang sudah mulai diwujudkan. Para koruptor ditayangkan di televisi. Mereka akan bergiliran menjadi bintang TV. Bagaimana efektivitasnya dan apa implikasinya?
Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah meminta penangguhan penahanan dengan alasan penahanan dirinya sama sekali tidak memenuhi syarat obyektif dan subyektif. Namun, permohonan itu ditolak Komisi Pemberantasan Korupsi.
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Daan Dimara, diperiksa penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya. Dia diperiksa sebagai saksi pelapor. Mengenakan kemeja biru, Daan keluar dari tahanan Polda Metro Jaya menuju ruang penyidik pada pukul 10.15. Enam jam kemudian, Daan keluar dari ruang pemeriksaan. Penyidik mengajukan 13 pertanyaan berkaitan dengan laporan saya perihal sumpah palsu Hamid, ujar Daan seusai pemeriksaan di Polda Metro Jaya kemarin.
Kantor PT Bina Putera Sejati, rekanan Kital Philippines Corporation, yang memenangi tender pesawat tanpa awak yang dipesan Departemen Pertahanan, yang terletak di kawasan Tanah Abang, terlihat begitu mencolok dari jalan. Bentuk bangunannya cukup unik, berbentuk benteng pertahanan seperti zaman Belanda. Halamannya tak terlalu luas, yang hanya mampu menampung kurang-lebih empat mobil. Tak terlihat papan nama di situ.
