Gubernur Kalimantan Timur non- aktif Suwarna Abdul Fatah sudah menyampaikan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Agustus 2007.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai simpanan pemerintah daerah di perbankan yang mencapai Rp 96 triliun sebagai ironi di tengah keperluan dana yang besar untuk pembangunan. Pemerintah daerah diharuskan memanfaatkan dana itu untuk mendorong lebih cepat perekonomian di daerah.

Setelah melewati sejumlah tahapan, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 26 calon pimpinan KPK yang berhasil melewati tes profile assessment. Untuk menentukan 10 orang yang akan disampaikan kepada DPR, calon yang lulus profile assessment akan mengikuti dua tahap wawancara.

Beberapa petugas dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kemarin (21/8) turun ke Semarang. Mereka menyita rumah haram milik Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah Hari Purnomo. Disebut haram karena rumah yang terletak di Jl Taman Adenia I, Perumahan Graha Padma, Semarang, itu diduga dibeli dari uang hasil korupsi.

Pada akhir masa jabatannya, Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hendarman Supandji menceritakan keberhasilan timnya. Selama dua tahun masa kerjanya, Tim Tastipikor berhasil mengamankan uang negara Rp 3,95 triliun. Dalam waktu dua tahun, Tim Tastipikor menangani 14 perkara dan empat perkara bebas di pengadilan. Beberapa perkara masih berproses dan kasus korupsi di Sekretariat Negara belum dituntaskan.

ADA beberapa hal penting yang dapat dipertanyakan tentang konsep, implementasi dan realisasi perlindungan terhadap saksi di negeri ini. Setengah dasawarsa lalu, sekitar tahun 2002 beberapa kalangan bergelut tentang bagaimana mengupayakan perlindungan yang nyata terhadap saksi. Salah satu prioritas wacana saat itu, Indonesia harus memiliki sebuah ketentuan hukum yang tegas, baik substansi atau pun kelembagaan yang mampu melindungi para saksi, korban ataupun pelapor yang seringkali berada di posisi minor pada penegakan hukum Indonesia. Hingga, pada 11 Agustus 2006 akhirnya diundangkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

PARA anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Kegagalan penyelenggaraan pemilu akan menimbulkan krisis politik yang dapat mengguncang ekonomi nasional dan integrasi bangsa.

Kejaksaan seharusnya tidak boleh memarkir uang sitaan korupsi dan uang pengganti di dalam rekening giro atas nama kejaksaan. Penempatan uang bukan miliknya ke dalam kas kejaksaan bisa menimbulkan potensi penggelapan uang hasil korupsi.

Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta, Minggu (19/8), mengaku tak tahu-menahu perihal dapat atau tidaknya anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU Mulyana W Kusumah aktif kembali di lembaga tersebut.

Kejaksaan siap mengintervensi lagi.