Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai rencana perombakan gedung Dewan Perwakilan Rakyat dengan anggaran Rp 40 miliar berpotensi mengalami korupsi. Alasannya, Karena tidak ada dasar kebijakannya, kata Koordinator Bidang Politik ICW Fahmi Badoh, Jumat lalu.
Menurut dia, sejak 1995 sampai 2007 RAPP telah menanam kurang-lebih 400 juta pohon akasia di lahan seluas 299 ribu hektare.
Bagir Manan dinilai gagal memimpin Mahkamah Agung (MA) jika ukuran keberhasilan kepemimpinan adalah pemberantasan mafia peradilan (judicial corruption). Menurut anggota Komisi I DPR Mahfud M.D., bukannya menindak pelaku, para pimpinan lembaga peradilan tertinggi tersebut justru bersikap defensif, bahkan membantah tudingan adanya mafia peradilan.
Untuk kali ketiga Kwik Kian Gie kembali menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar kemarin. Untuk kali kesekian juga, mantan kepala Bappenas itu menyebut sejumlah mantan pejabat yang layak dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kebijakan penyelesaian kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Tim penyidik Kejaksaan Negeri Cikarang, Bekasi, mulai mengajukan berkas pemeriksaan kasus korupsi rumah potong hewan (RPH) dan Satuan polisi Pamong Praja kemarin ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Provinsi Jawa Barat.
Penolakan masuknya personel Badan Intelijen Negara atau BIN ke dalam Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK banyak bermunculan. Keberadaan personel BIN dalam jabatan pimpinan justru bisa membawa KPK ke jurang kehancuran dan kewenangan KPK bisa disalahgunakan untuk kepentingan intelijen, bukan pemberantasan korupsi.
Swiss menawarkan kerja sama penelusuran aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana di Indonesia melalui hubungan baik antarkedua negara. Kerja sama tersebut tidak harus berupa perjanjian resmi antara Pemerintah Swiss dan Indonesia, namun dapat berupa bantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance antardua pihak yang membutuhkan.
Terpidana kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah Bandung, Ragam Santika, kemarin menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Bandung. Saya menyerahkan diri untuk mempercepat proses hukum, kata dia kemarin
Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di tingkat provinsi. Hal ini untuk menghemat anggaran negara. Nantinya semua perkara korupsi, baik yang ditangani kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, akan dibawa ke Pengadilan Khusus Tipikor ini.
