Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saat ini tengah menyidik kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan filing kabinet tahan api di lima pemerintah kota di Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kejati menduga proyek itu dilakukan tidak prosedural dan merugikan keuangan negara sekitar Rp 4,64 miliar.
Satu lagi institusi pemerintah disusupi koruptor. Kali ini menimpa Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Kejati DKI setidaknya menemukan empat kasus korupsi dalam pendistribusian dana bantuan khusus (blockgrant) Rp 324 miliar pada Ditjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Depdiknas. Semua temuan itu didasarkan hasil penyelidikan kami, kata Kepala Kejati DKI Harry Hermansyah di gedung Kejati DKI kemarin (30/1).
Konferensi Antikorupsi Sedunia di Nusa Dua, Bali, diwarnai perdebatan soal mekanisme pengembalian aset (asset recovery) koruptor. Pertentangan menajam antara negara berkembang dan negara maju tempat aset ditampung.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Urusan Rumah Tangga untuk mengusut tuntas penyelewengan keuangan di Sekretariat Jenderal DPR yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 25,3 miliar.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah buka suara terkait statusnya hukum dirinya sebagai tersangka kasus aliran dana BI. Kemarin siang (29/1) dia menyampaikan pernyataan sekitar tiga menit kepada pers, tanpa memberikan kesempatan tanya jawab.
BPK menemukan penggunaan dana Rp 100 miliar Lembaga Pendidikan dan Perbankan Pengembangan Indonesia digunakan tanpa melalui mekanisme penerimaan serta pengeluaran resmi Bank Indonesia (BI).
Menteri Keuangan yakin fungsi Bank Indonesia tetap bisa berjalan.
Setelah menetapkan status tersangka kepada tiga pejabat Bank Indonesia (BI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat bakal menetapkan tersangka baru. Juru Bicara KPK Johan Budi menyebutkan, calon tersangka itu dari kalangan pejabat maupun mantan pejabat BI. Bahkan, sejumlah anggota DPR menjadi target berikutnya.
Mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan Rizal Ramli, Selasa (29/1), datang ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Menteri Keuangan Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid itu memberikan keterangan kepada jaksa perihal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.
Sidang gugatan perdata Pemerintah Republik Indonesia terhadap mantan Presiden Soeharto dan Yayasan Beasiswa Supersemar, Selasa (29/1), dibuka majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, ketua majelis hakim Wahjono mengatakan, karena masih dalam masa berkabung, kesimpulan dari penggugat dan tergugat tidak dapat disampaikan.
