Akibat Krisis, Hanya 40 Persen dari Target
Krisis keuangan berimbas ke kantong partai-partai politik. Parpol peserta Pemilu 2009 kesulitan mencari dana kampanye karena banyak pengusaha simpatisan yang bisnisnya kembang-kempis akibat badai ekonomi global itu.
Pada 22 Oktober lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejagung memulai gelar perkara kasus BLBI yang dikelompokkan dalam empat kategori. Pertama, perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
Pernyataan Pers Bersama
Tanpa banyak publikasi Departemen Komunikasi dan Informasi melaksanakan proses seleksi calon anggota Komisi Informasi. Proses yang sudah dimulai sejak 14 Oktober 2008 lalu terdiri dari beberapa tahapan seleksi yaitu pengumuman, seleksi administrasi, ujian tertulis dan psikotes, penyusunan makalah dan wawancara. Saat ini proses telah memasuki tahap kedua yaitu ujian tertulis dan psikotes. Setidaknya 243 calon yang telah lolos seleksi administrasi mengikuti tahap tersebut pada 14 November 2008 lalu.
Pernyataan Sikap Indonesia Corruption Watch
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 14 November 2008 menarik dua perwiranya yang selama ini bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka adalah Brigadir Jenderal (Pol) Bambang Widaryatmo dan Ajun Komisaris Besar Polisi, Akhmad Wiyagus.
Press release
Pemberantasan korupsi disektor kesehatan masih belum maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya potensi korupsi yang belum diusut oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Kasus korupsi kesehatan yang diusut hanya mampu menyeret kasus dan pelaku pada tingkat middle-lower seperti kadinkes dan direktur Rumah Sakit. Sedangkan, kasus korupsi ditingkat middle-upper seperti yang berpotensial melibatkan pejabat Depkes, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) serta anggota DPR masih belum satupun yang diusut. Padahal, korupsi ditingkat ini memiliki dampak yang besar bagi kualitas layanan kesehatan yang dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Institut Akuntan Publik Indonesia memastikan audit investigatif untuk menyelidiki kebenaran laporan penyumbang dana kampanye sulit dilakukan. Selain kantor akuntan harus mengaudit sekitar 20 ribu laporan, waktu yang tersedia tak cukup untuk melakukan investigasi. "Kami hanya memiliki waktu 30 hari untuk mengaudit. Dengan waktu sesempit itu, hampir tak mungkin ada audit investigatif," ujar Sekretaris Jenderal Institut Akuntan Publik Indonesia Tarkosunaryo kemarin.
Kemenangan Barack Obama sebagai presiden Amerika Serikat (AS) begitu memukau. Bahkan, dukungan yang patut dicatat dan menjadi pelajaran bagi calon presiden di Indonesia ialah sumbangan dana publik untuk kampanye yang amat besar. Uniknya, selain mampu memecahkan rekor sebagai kandidat presiden pengumpul dana kampanye terbesar sepanjang sejarah Pemilu AS, Obama dapat mengelola dana yang besar itu dengan cukup berimbang dan akuntabel. Sungguh, ini pelajaran penting bagi kita untuk pemilihan umum 2009.
Catatan Koalisi
Kisruh suspensi 'paksa' saham Bumi Resources ditengarai melibatkan campur tangan pejabat negara, dalam hal ini Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN), Sofyan Djalil. Pasalnya, ternyata Sofyan Djalil menjadi salah satu pemegang saham Bumi Resources senilai kurang lebih Rp 2 Miliar. Adanya kepemilikan saham ini tentu saja menciptakan potensi adanya konflik kepentingan karena keputusan atau tindakan yang diambil sebagai Meneg BUMN sulit dipisahkan dari kepentingan pribadinya untuk menyelamatkan saham Bumi dari penurunan nilai.
"Di Indonesia, sangat mudah membuat lebih dari satu kartu tanda penduduk."
Mantan Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Ferry Mursyidan Baldan, menilai penggunaan nomor pokok wajib pajak tak diperlukan dalam sumbangan dana kampanye. Alasannya, penggunaan nomor pokok bisa menghalangi masyarakat dalam menyumbang. "Tidak semua orang mempunyai nomor pokok wajib pajak," kata Ferry dalam acara diskusi di Jakarta kemarin.
Hasil audit atas dana kampanye partai politik tidak dapat dijadikan bukti bahwa anggaran partai akuntabel dan transparan. Proses audit yang dilakukan akuntan publik hanya dilakukan berdasarkan data yang diserahkan partai, tanpa ada wewenang akuntan untuk melakukan audit investigasi.
