Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada akhir Agustus. Sehingga, menurut anggota Panitia Khusus RUU Pengadilan Tindak Pidana Pidana Korupsi, Gayus Lumbuun, pada awal September RUU tersebut sudah bisa disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. ”Kesepakatan itu diteken pemerintah dan panitia khusus dalam rapat kerja pada 17 Juni lalu di DPR,” ujar Gayus, dua hari yang lalu. Anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini optimistis kesepakatan tersebut bisa terealisasi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Agus Sjafiin Pane empat tahun penjara. Majelis hakim menyatakan, terdakwa pejabat di Direktorat Bea dan Cukai ini sengaja menerima dan meminta uang dari importir. ”Terdakwa telah membantu penerbitan surat pengeluaran barang dengan imbalan berupa uang,” kata ketua majelis hakim Teguh Hariyanto saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin. ”Terdakwa bahkan menelepon para importir untuk meminta uang.”

Ada dugaan aliran dari perusahaan asing.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga tiga pasangan calon presiden melanggar aturan dana kampanye. Lembaga ini kemarin menyampaikan ketiga laporan dana kampanye pasangan ke Badan Pengawas Pemilu.

Mantan Menkumham Hamid Awaludin mengaku tidak menghentikan Sisminbakum.

MANTAN Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Hamid Awaluddin mengakui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memerintahkan agar pungutan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) harus masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menkeu juga memerintahkan, pungutan itu harus diatur oleh sebuah Peraturan Pemerintah (PP).

Perlu dibangun instrumen penyamaan pengertian, pemahaman, dan pemaknaan korupsi.

PERANG melawan korupsi terus dilakukan. Banyak upaya mendasar yang dilakukan untuk memberantas korupsi, namun sampai saat ini hasilnya dinilai masih kurang efektif. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menganggap kesulitan pemberantasan yang utuh dan menyeluruh disebabkan belum dicapainya pengertian dan pemahaman yang sama tentang obyek korupsi.

Tujuh tahun silam, masyarakat terenyak dengan kasus korupsi yang mencuat di Sumatera Barat. Saat itu, 11 Februari 2002, Forum Peduli Sumatera Barat melaporkan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbar ke Kejaksaan Tinggi Sumbar terkait korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Wali Kota Manado, Sulawesi Utara, Jimmy Rimba Rogi, Senin (27/7), dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, dituntut dengan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Jimmy juga dituntut membayar uang pengganti Rp 68,837 miliar.

Pegawai Departemen Perhubungan, Darmawati, dinyatakan terbukti memberikan uang untuk kepentingan Wakil Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Jhony Allen Marbun melalui anggota Komisi V DPR, Abdul Hadi Djamal.

Tahun 2006 pemerintah dalam hal ini depdiknas menggulirkan program pengiriman puluhan guru tidak tetap untuk mengajar anak-anak TKI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Sabah-Malaysia. Besar anggarannya lebih dari Rp 10 milyar setiap tahun. Program ini ternyata kemudian bermasalah. Selain persiapan, sarana penunjang belajar mengajar di perkebunan tempat anak-anak TKI masih sangat minim. Depdiknas hanya mengandalkan bantuan-terutama tempat (ruang belajar) dari LSM di Malaysia. Akibatnya, aktivitas belajar anak-anak TKI pun seadanya. Pengelolaan anggaran untuk guru-guru tidak tetap anak TKI di Sabah-Malaysia pun juga tidak transparan.

BARU-baru ini Universitas Diponegoro (Undip) menganugerahkan gelar Honoris Causa (HC) atau doktor kehormatan kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji. Menurut Undip, Hendarman dinilai berjasa besar dalam usaha pemberantasan korupsi di negeri ini. Namun penganugerahan tersebut menuai protes penggiat antikorupsi. Pasalnya, kejaksaan agung, institusi yang dipimpin Hendarman, belum mampu melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal. Lagipula, kriteria pemberian gelar HC dianggap belum terpenuhi.